KOTAJAMBI– Sejumlah LSM yang tergabung kedalam Generasi Muda Jambi Peduli Pendidikan, pada hari ini Senin,13 Juli 2020, sekira Pukul.10:00 wib pagi tadi, diketahui mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jambi, berunjuk rasa menyuarakan kualitas pendidikan di Kota Jambi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi tersebut Yuda Abmarza, melalui Frease Realase tertulis yang di sebarkan nya dilokasi unjuk rasa hari ini menyebutkan bahwa, kondisi pendidikan di Propinsi Jambi di klaim masih terdiskriminasi, karena infrastruktur dan SDM yang dimiliki oleh setiap sekolah tidak semua mempunyai kualitas yang baik.
Selain infrastruktur dan SDM tenaga pendidik yang diduga belum merata itu, sistim zonasi yang juga dirasakan seringkali menimbulkan polemik disaat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Oleh karena itu pendemo meminta pemerintah perlu mengkaji ulang atas sistim Zonasi sekolah yang diberlakukan saat musim PPDB.
Tidak hanya mengkritik, Pendemo pun menyadari bahwa sistim zonasi tersebut memang diberangkatkan dari paradigma liberalisasi agar dapat menjamin penerimaan peserta didik baru yang, obyektif, ransfaran, akuntabel, diskriminatif dan adil. Namun Masyarakat Jambi pada umumnya saat ini dirasakan sedang dihantui oleh pemikiran Liberalisasi yang kuat dan sedangkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah saat ini diduga belum merata atau belum adil. Hal ini dapat dipandang dari Infrastruktur dan tenaga pendidik di Propinsi Jambi umumnya belum merata.
Oleh karena kendala tersebut Pendemo meminta Dinas Pendidikan Propinsi Jambi harus secara transfarans PPDB dan menguji secara Otentik data calon siswa/i yang diterima. Baik jalur Zonasi, Frestasi, Afirmasi maupun pemindahan tugas orang tua. Ke- dua : Pendemo juga mendesak Dinas Pendidikan Propinsi Jambi untuk segera melarang pihak sekolah melakukan pungutan saat pendaftaran ulang sekolah. Ketiga : berharap DPRD Propinsi Jambi untuk melakukan investigasi berdasarkan informasi yang disampaikan atas dugaan peaktek jual beli kursi disekolah. Ke empat : mendesak Gubernur Jambi untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi, M.Sahran, karena diduga menjabat tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan yang sedang disandangnya saat ini. Ironisnya Kadisdik Propinsi Jambi saat ini dinilai tidak memiliki Visi untuk memajukan dunia pendidikan di Propinsi Jambi. Saat ditemui pendemo Peltu Kadisdik Propinsi Jambi, menegaskan akan memanggil semua kepala sekolah di Jambi, terkait konflik PPDB tahun ajaran baru ini.
(Rdw)
