Notification

×

Iklan

Iklan

Tidak Transparan Penyaluran BLT, Masyarakat Tanjung Una Seruduk Kantor Desa

Sabtu | 5/30/2020 WIB Last Updated 2020-05-30T03:23:13Z

TALIABU - Puluhan masyarakat dan mahasiswa desa Tanjung Una, seruduk Kantor desa lantaran dinilai tidak transparan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

Haiki selaku perwakilan masyarakat menyampaikan, sejak proses pendataan dan penyaluran BLN tidak dilakukan secara transparan. Bahkan, jumlah total anggaran dan penerima BLT tidak disampaikan secara terbuka.

"Kita ketahui, dalam ketentuan Peraturan menteri, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan meneter nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, sangat jelas sangat jelas bahwa, Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 sampai Rp 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar 30% dari jumlah Dana Desa. Kenapa kita tanyakan itu, tidak disampaikan secara terbuka total anggaran BLT,"ungkapny.

Ia menyebutkan pula, tujuan gerakan aspirasi masyarakat untuk mempertanyakan siapa saja yang dapat menerima dan total anggaran BLT yang bersumber dari Dana Desa, karena selama ini pendataan dilakukan dari RT, RW dan dusun untuk dilakukan validasi data.
"Formulir pendataan itu kan ada. Lah, ditanya berapa jumlah anggaran tidak disamlaikan. Ada apa ini? Kami sampaikan aspirasi malah dituduh macam-macam. Coba sampaikan secara terbuka, berapa total anggaran itu? Ditanya soal anggaran. Malah bahasnya kesana kemari,"kesalnya.

Sehingga itu, ia berharap Tim Covid 19 Kabupaten Pulau Taliabu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat agar dapat melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan Dana Desa yang diperuntukkan untuk BLT.
"Proses pendataan itu harus jelas, hingga penganggaran.

Jadi, harus pemerintah kabupaten dan pusat agar dapat melakukan evaluasi bantuan ini, karena masyarakat banyak yang belum mendapatkan BLT.

Karena, kalau kita hitung masih ada anggaran sisa jika perhitungan pembagian 30 persen dari Rp800.000.000 juta itu. Kalau kita hitung, Rp800 juta dibagi 30 persen, maka total BLT Rp240.000.000. Maka jika hanya 70 orang penerima, 70x600x3 maka hanya berjumlah Rp124.000.000, itu artinya masih ada sisa anggaran. Kenapa tidak disalurkan saja untuk yang belum menerima,"pungkasnya.

Sementara itu, patauan media ini. Dari seluruh aspirasi masyarakat yang mempertanyakan jumlah anggaran BLT Dana Desa dan data penerima. Terlihat kepala desa Tanjung Una, Hanafi tidak dapat menjawab dan terbuka menyampaikan berapa besaran total anggaran.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) sejak tahun 2017, 2018 dan 2019. Namun, tidak mendapat jawaban dari Kepala Desa. Sehingga terjadi ketegangan lantaran masyarakat tidak puas karena tuntutan mereka tidak digubris.

"Kami butuh keterbukaan penggunaan anggaran. Harus sampaikan berapa total anggaran jangan tutupi,"teriak salah warga.

Meski mendapat desakkan dari masyarakat, Kepala Desa Tanjung Una, Hanafi bersikeras dan menutupi untuk terbuka jumlah anggaran BLT Dana Desa dan pendataan penerima BLT.

"Penerima 70 orang, jadi dihitung saja,"ujar Hanafi. *
×
NewsKPK.com Update