Oleh : Lutfi Nasution - Kader PAN/Aktivis Gerakan FKSMJ '98
Sebenarnya, dibulan suci ramadhan ini, malas juga mengomentari Nazaruddin. Tapi enggak apa-apa ya, agar ada pemikiran banding, sehingga pembaca dapat menilai secara obyektif untuk kebaikan bersama. Fastabihul khairat...
Nazaruddin dibulan ramadhan ini, ternyata belum move on. Pikirannya masih menyisakan kekecewaan atas hasil kongres V PAN 2020, di Kendari lalu. Dia mendukung kandidat yang kalah. Rasa kekalahan itu masih mengotori hatinya sehingga ucapannya tidak mencerminkan sebagai kader panutan.
Sebagai pemimpin, semestinya menjaga ucapan dan sikap.
Tulisan ini tidak bermaksud membela Zulkifli Hasan, atau memojokkan Nazaruddin. Hanya menilai secara obyektif. DPP PAN, Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa, Soetrisno Bachir, Drajad Wibowo, saya rasa akan senang dikritik, di olok-olok, atau dibully. Itu resiko jabatan politik. Tapi Nazaruddin, sejak awal sebelum kongres, sampai Rakernas I PAN ini selalu bersikap tidak obyektif. Tidak matang jiwanya. Tidak dewasa pikirannya.
Seolah-olah yang lain salah. Tidak ada benarnya. Semua dikritik. Sedang orang yang didukung, orang yang jadi mentornya, junjungan hatinya, sampai sekarang dimata Nazaruddin tidak pernah salah. Makanya tidak pernah dikritik. Apalagi dibully. Kuman diseberang lautan tampak, gajah dipelupuk mata tidak tampak. Itulah Nazaruddin. Tidak salah sih. Cuma tidak bener aja sih, hihihihi..
Wooii.. bangun.. Berwudhu agar badan bersih, hati bersih, dan pikiran jernih.
Rapat Kerja
Saran saya, Nazaruddin sebagai Ketua DPW PAN Yogjakarta mesti hati-hati dalam menulis dan berbicara. Sebaiknya membaca dulu ya. ART PAN pasal 34, tentang Rapat Kerja, tidak ada harus membuat komisi rekomendasi. Itu hanya kebiasaan dalam Rakernas. Kalau tidak ada komisi rekomendasi, bukan berarti melanggar AD/ART. Lah Rakernas PAN 2019 di Jakarta, dimana tim pendukungmu memulai bertindak anarkis yang cenderung memenuhi unsur premanisme dengan pemukulan, lalu tidak ada pembahaaan agenda sama sekali, itu bagaimana boss?
Komisi Rekomendasi, biasanya dikategorikan rekomendasi internal dan eksternal. Internal, di tahun pertama ini fokus pada konsolidasi organisasi, dengan dilaksanakan permusyawaratan ditingkat wilayah, daerah, cabang, ranting. Hal itu sudah dibahas di Rancangan Peraturan Partai tentang Permusyawaratan muswil, musda, muscab, dan musran.
Disamping itu secara internal, fokus juga direncana program pemenangan pemilu. Hal ini sudah dibahas di Rancagan Peraturan Partai tentang Rencana Program Pemenangan Pemilu.
Untuk issu eksternal, sudah dibicarakan di pidato pembukaan Ketua Umum. Tentang penanganan wabah pandemi Covid-19 (virus corona), perlindungan hidup UMKM, mencegah gelombang PHK massal, usulan jaring pengaman sosial, dan lainnya.
Kewenangan DPP atas SK DPD
Lagi-lagi, Nazaruddin salah pikir dan salah paham (tidak apa-apa sih, asal jangan pahamnya yang salah), hehehehehe..
Kewenangan untuk menerbitkan SK kepengurusan DPD, menurut AD/ART hasil Kongres V PAN 2020 di Kendari dikembalikan lagi ke DPP. Mengapa? Karena hal ini sama dengan AD/ART hasil kongres I PAN 2000 di Yogjakarta. Dan Ketua Umum terpilih aklamasi tanpa lawan tanding adalah Bapak Reformasi, Bapaknya PAN, Pak Amien Rais.
Saya mau tanya. Waktu itu Nazarudiin apakah telah menjadi peserta kongres? Kalau menjadi peserta, mengapa tidak tahu? Tetapi kalau belum menjadi peserta, mengapa sebagai ketua DPW Yogjakarta tidak paham sejarah? atau ingin membelokan sejarah?.
Apakah disaat Ketua Umum DPP PAN 2000-2005, Pak Amien Rais, dimana SK kepengurusan DPD diterbitkan oleh DPP, apakah disebut sebagai kepemimpinan sentralisme?
Tidak ada satupun DPW dan DPD yang merasa hal itu sebagai hal yang sentralistik. Justru koordinasi antara DPP, DPW, dan DPD dapat berjalan efektif.
Dan dihasil rapat SC Kongres V PAN 2020, kawan-kawannya Nazaruddin yang satu tim sukses, justru sepakat bahwa SK DPD diterbitkan DPP kembali.
Tentang Permusyawaratan
Pemilihan melalui permusyawaratan dengan sistem formatur berjamaah itu untuk menghilangkan money politik. Siapa yang akan menjadi pimpinan DPW dan DPD harus kader terbaik. Berjuang untuk kebesaran partai.
Saran saya, Nazaruddin perlu jalan-jalan, atau ngopi bareng dengan kawan-kawan partai politik lainnya untuk mengetahui bagaimana kebijakan membangun demokrasi diinternal partai. Bandingkanlah PAN dengan partai-partai lain. Apakah PAN sentralisme, otoriter, dan semau gue?.
Mungkin saja setelah ngopi bareng, Nazaruddin akan memiliki perspektif baru.
Ada partai politik yang menetapkan pimpinan DPW dan DPD nya dengan asal tunjuk dari DPP. Tanpa melalui musyawarah sama sekali. Nama muncul dari langit. Sabda pandita ratu harus dijalankan. Barang siapa yang menentang, minggir atau out dari partai.
Ada pula partai politik yang menetapkan pimpinan DPW dan DPD seperti ujian tulis dan tes psikologis. Dari sekian nama yang mendaftarkan diri, akan dipilih beberapa nama sebagai calon pimpinan. Lalu nama-nama tersebut di pilih oleh DPP. Tanpa melalui musyawarah.
Tetapi, partai politik itu ternyata menjadi besar. Tanpa musyawarah. Tapi menjadi partai politik besar.
Di PAN, saya sepakat harus tetap ada nilai musyawarah. Itu sebagai tanda bahwa PAN berkomitmen membangun demokrasi diinternal partai. PAN ingin agar energi dan pikiran tidak dihabiskan dipertempuran dan diajang musyawarah. Kalau biasa bersatu, berbagi peran, berbagi pekerjaan, berbagi tanggungjawab. Itu makna filosofisnya aspek musyawarah PAN.
Kontribusi kader di Eksekutif
Saya baca draf Peraturan Partai/materi rakernas, satu persatu, pasal per pasal. Saya berkesimpulan bahwa DPP PAN sekarang berkeinginan membuat perubahan manajemen organisasi. Suatu hal yang bagus.
Dalam hal kontribusi kader PAN di lembaga legislatif dan eksekutif, DPP ingin merapikan, mengumpulkan, dan menabung. Itu semua tidak untuk DPP, tapi nanti akan dikembalikan ke partai ditingkat DPW, DPD, dan Dapil. Tapi karena Nazaruddin tidak tuntas membacanya, atau mungkin ada noda hitam dihatinya, akhirnya menyimpulkan dengan pemikiran yang tidak tepat, hasil dari hati yang su’udhon.
Posisi PAN Dengan Kekuasaan
Nazaruddin tetap konsisten membawa ide oposisi..?? Gue mau tanya, “Emang ente sebagai anggota DPRD DI Yogjakarta sudah menjalankan sebagai bagian dari oposisi? Apa setiap kebijakan pemerintah provinsi Yogjakarta, ente tolak semua? Saya telusuri di media, kok enggak ada tuh ente bersikap sebagai kaum oposan di parlemen?” hihihihi...
Sejak pemerintahan Presiden Gus Dur, Megawati, SBY, posisi PAN adalah bagian dari partai politik pendukung pemerintah. Full time. Di pemerintahan Jokowi periode pertama, PAN sempat masuk kabinet. Lalu Asman Abnur mundur dari menteri karena persoalan etika politik.
Diplatform PAN, bagaimana posisi PAN dengan kekuasaan pemerintahan, semua sudah jelas. Tidak usah saya terangkan ya.. Karena saya bukan siapa-siapa. Hanya kader pinggiran saja.
Janganlah Nazaruddin mengklaim bahwa ia adalah representasi masyarakat atau pemilih PAN mayoritas. Itu pendapat pribadimu ya. Buktinya, yang dulu di Kongres V PAN di Kendari bersama-sama dengan dirimu dalam satu tim sukses, sekarang sudah bersatu kembali. Sudah melupakan masa lalu.
Mereka, pimpinan dan ketua DPW mengikuti Rakernas dengan penuh riang gembira. Mereka berdebat di sidang-sidang komisi. Jangankan berucap, dalam hati mereka itu tidak akan ada ungkapan bahwa itu adalah rakernas dagelan, seperti ucapan dan tulisanmu, wahai tuan besar Nazaruddin.
Ayo Nazaruddin, bangunlah. Bersihkan hatimu dari kedengkian dan iri dendam. Ini bulan puasa Ramadhan. Bulan penuh ampunan, keberkahan, dan kemuliaan. Isilah hatimu dengan bahasa kalbu yang baik. Bertuturlah dengan bahasa positif.
Sekian dulu ye. Sudah kepentok males nulis, soalnya. Kalau enggak males, akan ane sambung lagi dah.
Bye bye Nazaruddin. Semoga puasa Ramadhanmu berkah dan di ridhai Tuhan Yang Maha Esa.*
