MUARA ENIM - Gabungan LSM dan Ormas kab.Muara Enim Bersatu menyuarakan pendapatnya tentang Kasus yang menimpa Mantan Bupati Muara Enim H. Ir.Ahmad Yani, yang di dalam fakta persidangan terkait kasus OTT Bupati Muara Enim.
"Plt Bupati Muara Enim H.Juarsah juga di sebut oleh Saksi Ediansyah dan Terpidana Elfin Mucktar diduga ikut menikmati Aliran dana dari Kontraktor Terpidana Robby Okta Palevi senilai 2 (dua)Miliar.
Namun H.Juarsyah membantah dan tidak mengakui saat ditanya hakim Junaidah dan hakim Junaidah di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang ,karena merasa kesal dan di anggap berbelit"Junaidah minta kepada jaksa penyidik KPK untuk dijadikan tersangka.
"Di kutip dari berita sebelumnya Ketua Pemuda Demokrat Muara Enim Drs.Edwar Taruna Negara angkat bicara dengan nada geram dia mengatakan
"PERIKSA DAN TANGKAPLAH CEPAT PLT BUPATI (JUARSAH) SAMPAI KE AKARNYA. TANGKAPI GALE. BILA PERLU JAKSA KPK DAN HAKIM PENGADILAN TIPIKORNYE JUGE PERIKSE SEKALIAN. MADAI KORUPSI MILIARAN DI HUKUM 5 THN. MALENG KEBAU PACAK LEBEH LAME HUKUMANNYE. NAK GILE HUKUM NEGARA INI" kecam nya(Periksa dan tangkap cepat Plt.Bupati H.Juarsah,tangkap semua,Bila perlu Jaksa,Kpk,dan Hakim Pengadilan Tipikor juga di periksa semua,masak Korupsi Miliaran rupiah Cuma di hukum 5 thn,sedangkan mencuri kerbau bisa lebih lama hukumannya,Mau Gila Hukum Dinegeri ini,ucapnya
"Masih kata ketua pemuda Demokrat yang akrab sehari" Dipangil Edwar
Aturan memang benar, Namun permasalahan plt bupati Muara Enim adalah, terindikasi dari salah satu korupsi berjemaah yang di imami oleh pak yani., sebaiknya dan itu alangkah baiknya KPK melalui Jaksa dan Hakim Tipikor segera memanggil atau menjemput plt Bupati muara enim secepatnya, untuk di peroses. ADA apa dan KENAPA belum di panggil?????
"Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK ) melalui Jaksa penuntutnya dan Hakim Tipikor, Seakan "menunda atau menangguhkan pemanggilan terhadap Plt Bupati Muara Enim.
Sebaiknya Bapak Gubernur H, Herman Deru, mempercepat pembersihan pemerintahan yang korup.Jika Pak Herman Deru mempersiapkan waktu untuk pelantikan plt agar jadi Devenitif
Bupati, setelah ingkrah dan tanpa banding dari Ahmad Yani.
Sedangkan Gubernur Sumatra selatan H.Herman Deru Mengetahui Kejadian Korupsi di Muara Enim. Seakan" Gubernur mencoba Melindungi plt Bupati Muara Enim. Yang Lebih di takutkan , di Kemudian hari, Gubernur akan melahiran Monster yang baru., Yang akan membuat kemelut baru dalam pemerintahan Kabupaten Muara Enim..tegas Nya.
"Bambang Hermanto.SH seorang warga dan Praktisi Hukum Muara Enim menyikapi hiruk pikuk nya permasalahan Kasus Suap Mantan Bupati Muara Enim H.Ir Achmad Yani yang sudah di Vonis 5 Tahun Penjara.
Hal tersebut juga mengait wakil Bupati nya yang sekarang menjabat Plt Bupati.H.Juarsah SH.
"Yang jelas harus buka selebar lebarnya dan jgn ditutupi lagi. Bukti tdk ada yg membantu keadaan terpuruk.
Fakta fakta persidangan ini yg akan menyeret mereka ke penjara. Dlm fakta persidangan banyak yg disebut dan terungkap .perkiraan kasus akan berjalan cepat dan diproses hukum.pungkas nya
BH juga mengatakan " banyak ASN dan pejabat serta anggota dprd 2019 maupun yg sdh dua priode yg di sebut sdr Elfin dan Sdr Ediansyah di persidangan menyebut nama mereka
Yg ikut menikmati uang haram tersebut dari pengusaha Robby okta Falevi...?
Mereka semua akan di jadikan tersangka oleh KPK..?
nama nama mereka terungkap dipersidangan oleh 2 saksi atau lebih walaupun mereka diam dan tdk tahu . Tidak tahu. Tdk mengenal atau pake jurus mabok itu tdk apa apa.ujar BH
Sementara itu M.Ary Asnawi Penggerak Anti Korupsi Muara Enim.Anggota DPP LARM GAK.sangat mendesak sekali terhadap Jaksa KPK untuk memeriksa kembali Plt Bupati Muara Enim H.Juarsah tersebut.karena masyarakat sdh sangat resah terhadap Nya.sebab masyarakat Muara Enim menduga bahwa PLt Bupati Ini ikut menerima serta menikmati Uang Suap dari kontraktor 16 paket tersebut dari pengakuan sdr Elfin dan sdr Ediansyah.terang Awi
Jadi saya mintak dengan Jaksa KPK untuk kembali secepat nya Plt Bupati Muara Enim ini di jadikan terperiksa.ujar nya lagi.
Ramita Mega.S.SH Ketua LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (TAMPERAK) DPD Muara Enim meminta,memohon kepada Jaksa KPK agar kasus ini ditindaklanjuti terus dan sapu bersih orang orang yg terlibat di dalamnya menurut pembuktian dan aturan hukum yg berlaku di NKRI ini.jelas istri dr sdr Frengky.
Dijelaskan nya lagi oleh Ramita Mega.S.SH
Sesuai berita ini & pengakuan robi bagi penerima suap harus diperiksa kpk walaupun sudah dikembalikan duitnya proses hukum tetap berjalan agar pemberantasan korupsi berjemaah ini jadi contoh agar tidak terulang lagi dikabupaten muara enim...
Bupatinya aja sudah korupsi bagaimana dengan instansi yang lain sampai tingkat desa????
Dengan divonisnya bupati muara enim 5 thn penjara karena kasus Korupsi di kabupaten Muara Enim membuktikan bahwa kabupaten ini lahan basah bagi para pejabat untuk korupsi,kasus korupsi oleh bupati ME juga menyebutkan orang orang yg terlibat di dalamnya yg bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa plt bupati ME juga terlibat bersama kroninya untuk itu kami sebagai masyarakat dan juga LSM TAMPERAK DPD Muara Enim meminta,memohon kepada Kejaksaan dan KPK kembali agar kasus ini ditindaklanjuti terus dan sapu bersih orang orang yg terlibat di dalamnya menurut pembuktian dan aturan hukum yg berlaku di NKRI.
Sehingga jelaslah kinerja Kejaksaan dan KPK masyarakat pun merasakan payung hukum yg benar di NKRI dan sedikit banyaknya ada efek jera bagi koruptor di Indonesia ini. Salam Anti Korupsi Ketua DPD TAMPERAK Muara Enim
Menyikapi hal itu ketua Perserikatan LSM/ORMAS/OKP (PLO) Kabupaten Muara Enim.Avrian A.SE...ikut bersuara juga agar Jaksa KPK segera mengusut dan memeriksa lagi bagi oknum oknum pejabat dan oknum oknum anggota DPRD Muara Enim yang sudah di sebut oleh Saksi dan Terpidana Elfin Mucktar
Di dalam fakta pesidangan tersebut.kenapa harus ditunda tunda lagi. Sebab mereka juga saat ini berkerja sudah tidak Fokus lagi sejak nama nya di sebut.ujar Alfian (panggilan akrab...Red)
Nah lebih baik KPK secepat nya mereka yang disebut itu di periksa serta di tahan.agar pemerintah bisa menetapkan pejabat pengganti nya dan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik kasian dengan masyarakat Muara Enim ini di gantung persoalan ini.KPK harus tegas jangan memperlambat rentetan kasus suap Mantan Bupati Muara Enim(yg sdh di vonis 5 thn) tegas alfian lagi.
"Sementara Alan anggota LSM, Badan pemantau Penyelenggara Pemerintah Republik Indonisia(BP3RI) Wilayah Sumsel,Menyikapi Kasus OTT Mantan Bupati Muara Enim Harus Dituntaskan, supaya kedepanya pemerintahan di kabupaten Muara Enim akan menjadi Lebih baik lagi,jangan sampai ada dusta di antara kita,ucap Alan,(TIM)
