TALIABU - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Indonesia (AI) Wilayah Maluku Utara Kritisi sikap pemerintah propinsi mengenai porsi anggaran bagi Sejumlah Daerah Kabupaten Kota yang tersebar di Propinsi Maluku Utara, Khususnya di Pulau Taliabu.(Rabu, 22/04/2020)
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pembina Aliansi Indonesia Maluku Utara yakni H. Muchsin Saleh AbuBakar SH.MH kepada media ini saat ditemui pada Rabu, 22 Maret Dini hari.
Menurutnya bahwa Pemerintah Propinsi Maluku Utara dalam hal ini KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) sangat sepihak membangun beberapa Kabupaten Kota di Maluku Utara termasuk Kabupaten Pulau Taliabu, karena dari sejumlah pantaun yang dilakukan, Kabupaten Pulau Taliabu masih sangat memprihatinkan dalam segi infrastruktur, terutama kondisi jalan lingkar Provinsi.
"Dari beberapa Daerah yang saya kunjungi, dimana saya melihat kondisi jalan jalan propinsi di Taliabu, sampai saat ini yang kurang lebih 7 tahun dibangun, baru 8 kilo meter jalan yang baru dibangun oleh Pemerintah Propinsi. Begitu juga porsi pembagian anggaran dari pemerintah propinsi kepada Kabupaten Pulau Taliabu yang sangat sedikit dibandingkan dengan Daerah lainnya, Sehingga dalam menjalankan roda pembangunan masih tersendak sendak" tuturnya.
Dalam pantauannya terhadap kondisi yang ada, dirinya kembali mengkritisi Gubernur Maluku Utara, yang dinilai lupa terhadap komitmen pembangunan yang pernah iya janjikan sebelumnya bahwa akan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan) di Seluruh Daerah DiMaluku Utara.
"sebagaimana steatmennya Pak Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, yang mana ditahun 2019 dan 2020 seluruh jalan jalan lintas Provinsi dibawah tanggung jawabnya melalui dinas PUPR akan tuntas pada tahun Tersebut, tapi setelah melihat dari dekat ternyata itu hanya angan angan (pemanis telinga.red)" Pungkasnya.
Lebih lanjut, Muchsin tak segan segan mengatakan bahwa apa yang pernah disampaikan oleh AGK tak Ubahnya seperti Iklan Kiranti (Obat Datang Bulan) yang membuat pemerintah Daerah Terus berbanting tulang dalam menjalankan roda pembangunan.
"mohon maaf saya sampaikan, Janji itu ternyata seperti iklan kiranti, obat datang bulan, dimana tuntas tuntas tuntas tas tas..! ternyata kenyataannya tidak. Bayangkan saja, untuk pembuatan jalan yang sedang digalakkan oleh pemerintah daerah Taliabu yang begitu masif, dimana untuk meletakkan fondasi dasar guna menunjang kebutuhan dasar dari sektor perekonomian rakyat melalui infrastruktur yang ada, itu mereka berbanting tulang.
Sehingga dukungan dari pemerintah propinsi, yang mana induk dari seluruh wilayah maluku utara masih menyisakan tanda tanya besar, artinya bahwa pembangunan dimaluku utara belum merata dan menggunakan pendekatan like is like, faktor suka dan tidak suka". Ujarnya.
Atas Dasar itu, dirinya sangat berharap kepada Pemerintah Propinsi melalui Kepala Dinas PUPR Propinsi yakni Santrani Abusana agar menyesuaikan porsi anggaran sebagai stimulus pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu seperti yang diamanahkan oleh Pemerintah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan anggaran pusat dan pemerintah Daerah.
" jadi kami meminta kepada Bapak Gubernur agar kiranya pembangunan khususnya dikabupaten Pulau Taliabu dan kabupaten lainnya jangan menganggap hal ini hanya tanggungjawab kabupaten tersebut, tetapi tanggung jawab bersama secara kolektif kolegial. Karena apa, ketika Taliabu dijual keluar, yang muncul itu bukan taliabunya, tapi maluku utara sehingga kalau ada salah satu daerah yang tidak menikmati kue pembangunan, maka daerah itu akan setengah mati membangun sendiri, apalagi Tentang porsi anggaran Negara telah menjamin kesetaraan dengan daerah" harapnya
Selain menanggapi masalah infrastruktur, Muchsin juga sempat menyoroti Langkah Pemerintah Provinsi terkait Upaya Penanggulangan Covid 19 yang ada Diwilayah Maluku Utara " Sementara untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 dan dampak sosial yang ditimbulkan terkesan Pemerintah Provinsi tidak hadir memberi suport dan mitigasi guna penanganan secara komprehensif".
Contoh sederahana nelayan dan pertanian, mereka diprovinsi harus paham dan care bagimana penanganan keselamatan dari usaha-usaha UMKM sektor perikanan yang notabene nelayan yang menggantungkan hidupnya dari perikanan, sementara ini tidak bisa menjual ikannya keluar kasian, mereka mau melangsungkan kehidupannya bagaimana? Ikan dan rumput laut yg mereka gantungkan harapan saat ini ambruk disini pemerintah pusat dan provinsi harus hadir demikian halnya dari sektor pertanian dimana harga hasil bumi anjlok dilevel paling bawah
apakah hal ini harus dilepaskan tanggungjawabnya ke kabupaten kota?
Begitu juga ketersedian perangkat pengamanan dalam penanganan virus corona apakah Dinas Kesehatan Provinsi sudah memberi peralatan penunjang atau anggaran stimulan guna memutus mata rantai penyebaran covid 19 ?
Disini pemprov harus hadir bergandengan tangan dengan Kabupaten kota sehingga jangan sampai Pemprov hanya memberi statement liar dan himbauan himbauan yang tidakk berguna dan membantu kesulitan daerah-daerah khususnya kabupaten Taliabu sehingga tidak terkesan pemprov hanya banyak mengkritisi kepala daerah demi menyelamatkan namanya sendiri" tutup H. Muchsin yang juga menjabat sebagai ketua Yayasan Masjid Raya Almunawwar Maluku Utara ini.
Kembali Kemasalah infrastruktur, (jalan) yang dinilai belum ada keseriusan dari Pemprov terhadap pembangunan di Pulau Taliabu, media ini telah berusaha meminta konfirmasi PUPR Provinsi Via Handphone, namun sampai berita ini dimuat, belum ada tanggapan yang diterima. (*)
