Setiap pegawai menerima uang jasa pelayanan dengan jumlah yang berbeda. Tergantung dari daftar absensi kehadiran, jabatan pemegang program, masa kerja, latar belakang pendidikan tiap pegawai yang menerima.
atas dugaan potongan dana kapitasi sebesar 15 persen maupun Jasa Pelayanan puluhan karyawan
Bahkan uang jasa pelayanan selama tahun 2018 kurang lebih 60.000.000(enam puluh juta)juga tidak di bayarkan sampai saat ini,ditambah lagi dana pada tahun 2019 demikian di sampaikan para karyawan puskesmas Eahun ketika menghubungi wartawan pada senin (10/2/2020) pagi.
Heppy T modok dan beberapa karyawan lainya ketika di hubungi wartawan guna mengkonfirmasi hal tersebut mengatakan,memang betul kami ada dana pelayanan jasa kami sekitar kurang lebih puluhan karyawan dengan nilai total.60.000.000 juta itu seluruh hak kami tahun 2018,ditambah lagi tahun 2019,namun sampai tahun 2020 ini tidak di berikan sama sekali.
"Katong belum menerima,sedangkan untuk tahun 2019,ada yang aneh sebab di daftar penerima nama saya dan ada seorang teman telah tertera tanda tangan terealisasi bahkan tanpa kesepakatan namun sampai kini kami tidak pernah menerima sama sekali dana tersebut"
"Sesunguhnya persoalan pemotongan hak milik kami para karyawan ini sudah berjalan secara sepihak sejak lama namun ketika kami mempertanyakan hal itu maka kapus selalu berdalih"untuk itu jika hal ini sudah mencuat maka saya dan teman teman siap memberi keterangan apalagi berbagai kegiatan kami pasti selalu saja dananya di potong oleh kapus dan bendahara dengan berbagai alasan ungkapnya.
Ia menambahkan mengindikasikan adanya pemotongan uang jasa terhadap para karyawan di Puskesmas dengan melakukan pungli secara sistematis bahkan pemotongan ini sudah terjadi bertahun tahun yang dilakukan secara sepihak oleh Kepala Puskesmas Eahun maupun bendahara ujar dia
Di saat yang berbeda Kepala Puskesmas Eahun, Frits Henukh kepada wartawan mengatakan setahu dirinya pemotongan dana tersebut atas dasar kesepakatan tetapi coba ibu wartawan tanyakan kepada bendahara,bahkan di akhir pembicaraan Kapus mengatakan akan menyeleseikan permasalahan ini secara bijak
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, dr Suardi menyatakan, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah mendegar adanya informasi ini,bahkan Kepala Puskesmas sudah kita pangil ďan ingatkan untuk menuntaskan persoalan ini
terkait adanya pemotongan jasa JKN,namun dirinya berdalil bahwa susah ada keseppakatan bersama .
Namun jika benar informasi ini masih terjadi maka kami akan ambil.langkah saya akan segera mengirimkan tim untuk menindak.lanjut persoalan ini tegasnya " Uang jasa itukan hak mereka biar petugas Puskesmas itu bekerja lebih prima lagi, tapi kenapa dipotong secara sepihak Tidak zamannya lagi ada pemotongan. Ini harus diusut dengan tuntas.(AL)
