Dalam acara sambutan pembukaan oleh kepala Desa Ana Engge Gedion Gheda Bokol memberikan apresiasi dalam membentuk desa yang berkarakter Baik dan berkecukupan pangan.
Sandang dan kebutuhan ekonomi lain sehingga menjadi desa yang mandiri, apabila desa diawali dari kerjasama yang baik dan saling mendorong untuk membangun desa serta memberikan solusi dalam hal kemakmuran itulah yang diharapkan oleh masyarakat nya di Desa Ana Engge.
Memang dalam hal pengembangan Desa membutuhkan struktur Desa yang berpendidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa seluruh perangkat Desa harus berijazah SMA atau SMK dan sederajat, beberapa tahun yang lalu Desa merekrutmen.
Seperangkat Desa yang cakap dan pintar akan dalam hal ini undang-undang baru harus memenuhi persyaratan sebagai struktur Desa minimal berijazah SMA atau sederajat,, mengacu pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 50 ayat 1 disebutkan, perangkat desa harus berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat.
"Mulai dari Ketua RT/RW atau Kepala Dusun, minimal berpendidikan SMA atau sederajat," kata dia.
Ungkapnya bila masih gunakan perangkat lama, diharuskan untuk mengikuti paket atau ujian persamaan.Dalam undang-undang diatas menjadi dasar dalam pembentukkan struktur aparatur desa Ungkap dalam sambutan Kepala seksi bidang pemerintahan desa dari Tim III kecamatan Kodi, Abdul Kahir, Dormis Tanda Kawi, Dan kawan-kawan dari kecamatan kodi ,begitu juga dalam sambutan Danramil 1613 Kodi yang di wakili oleh Babinsa kodi mengungkap, beberapa hal masalah.
Masalah dalam masyarakat baik disegala bidang agar masyarakat selalu hati-hati dan waspada dengan masalah penyakit Corona adalah penyakit menular yang mematikan apabila terkena, hal ini senada yang disampaikan oleh Bidan Desa ibu katerina HE.kleden mengungkapkan kesehatan masyarakat paling utama terutama mencegahi sebelum terjadi yakni penggunaan kloset WC.
Menjaga kesehatan ibu hamil,bayi balita selalu terkoordinir dan selalu kerjasama dgn kader posyandu agar cepat ditangani dengan baik begitu juga dalam KB bagi ibu -ibu sehingga anak diatur dalam jarak anak ini perlu diperhatikan oleh pemerintah desa.
Pemerintah Daerah sehingga tersingkron dengan program bupati Sumba Barat Daya 7 jembatan emas dan harapan kedepan sehingga ada perubahan dan ADD terlaksana dengan baik sesuai dengan tupoksinya".liputan 27 Januari 2020
Reporter Mias/tim
