Hal ini menurut bupati Aliong mus perlu mendapat perhatian serius, terutama para awak media untuk mengawal agenda pembangunan dan pengelolaan dana desa agar dengan berlakunya regulasi baru ini tidak berdampak terhadap kebijakan pemerintah desa yang sewenang wenang dalam pengelolaan anggaran.
"pada tahun 2020 ini, Dana Desa sudah di transfer langsung dari pusat ke kas desa, tidak lagi melalui kas daerah sehingga teman-teman pers juga bisa cari tau penggunaan anggaran, apalagi kalau ada desa yang bendaharanya istri atau suami kepala desa, kata bupati, itu rawan" ungkap Aliong usai melakukan pertemuan di aula kntor bupati, senin (06/01) siang kemarin.
diawal tahun ini juga Bupati Aliong mus berencana mengaudit seluruh penggunaan dana desa yang ada di 71 desa se
kabupaten pulau taliabu dari tahun 2017 sampai 2019 dalam waktu dekat ini. (Rjk)
