Kamis tanggal 12/12/2019, ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) wilayah kabupaten kampar, menyampaikan bahwa.'Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintah desa, serta pembangunan pedesaan, sebutnya.
ia menambahkan bahwa "Terwujudnya Pemerintah dan Masyarakat desa yang Maju, Adil,Sejahtera, Profesional dan Demokratis."Mengembangkan prinsip demokratis dalam memajukan kelembagaan organisasi. Meningkatkan profesionalisme pengurus dan mensejahterakan anggota, Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka percepatan pemberdayaan dan pembangunan desa, Mengembangkan konsep akuntabilitas organsasi baik secara internal maupun eksternal, Memperkuat posisi dan eksistensi desa sebagai pondasi pemerintahan di Indonesia,"ucap ketua Abdesi kampar.
Di tempat terpisah Pakar Hukum pidana yang mana beliau juga Dosen Hukum di salah satu Universitas ternama di Riau, Dr.M.Nurul Huda.SH.MH. menyampaikan dalam Membangun desa haruslah dengan semangat anti korupsi, Saya yakin, jika dengan program anti korupsi diterapkan dengan serius, maka desa akan cepat berkembang dan perlu juga keterbukaan informasi publik serta menerapkan kedisiplinan kerja yang tinggi. 'ucap Dr.M.Nurul Huda.SH.MH. yang mana juga di sebagai Direktur Lembaga Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) Riau.
Plt. Ketua Umum DPP Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) sekaligus Sekjend Lembaga Bantuan Hukum LBH H.M.FAOZANOLO LAIA,SH.MH."sangat apresiasi terhadap pertemuan antara abdes dengan tim sosial kontrol untuk membangun hubungan kerjasamanya demi kemajuan pembangunan di seluruh desa se-Kabupaten Kampar. Semoga kebersamaan ini tetap terus terjalin."Besar harapan bila kerjasama dan pertemuan seperti dapat dimanfaatkan oleh para Kades se-Kabupaten Kampar.
Sehingga kedepan para Kades ini dapat bekerja dengan baik dan nyaman lebih baik lagi."Melalui forum komunikasi ini dapat mencari solusi terbaik bagi para desa yang menghadapi masalah hukum. Dengan demikian, setiap masalah dapat diselesaikan secara musyawarah diluar pengadilan.tutur Ketua DPP LSM KPK.
Humas DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Riau, menyambut baik atas inspirasi dan padangan dari ketua Abdesi kabupaten kampar yang mau ber tukar pikiran dan pendapat, dengan para Aktivis dan pakar hukum, harapan kedepannya agar para kades mengutamakan keterbukaan informasi publik baik terhadap masyarakat, insan pers dan LSM. Pungkasnya.
(Lp/tim)
