Dari hasil temuan kami dilapangan, bahwa ada sejumlah beberapa titik proyek pembangunan infrastruktur diduga hasilnya dikerjakan asal jadi pada tahun 2019, anggarannya cukup mahal-mahal dari sumber dana DAK, DAK Reguler, DID, DAU, DBH Pusat dan DBH Provinsi, kata Hariman Siregar selaku ketua Himmah Paluta kepada news KPK, Rabu (01/01/2020).
Pelajaran yang bisa kita petik, yaitu bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak akan membawa perbaikan perekonomian daerah itu sendiri, jika kualitas proyeknya masih dibiarkan dikerjakan asal-asalan. Sebaliknya bisa juga membuat negara menjadi bangkrut, kalau pembangunan infrastruktur tersebut tanpa perhitungan yang matang dan komprehensif, atau salah perhitungan.
"Kita berharap nantinya laporan yang kita buat dapat diusut tuntaskan, tolong para penegek hukum nantinya harus tajam memeriksa dinas terkait bersama Kontraktornya, sebab kita tidak butuh didaerah tercinta ini ada pejabat nakal dan kontraktor nakal, karena tipe seperti itu dapat memperlambat pembangunan kemajuan Padang Lawas Utara, bila perlu bangunan tahun 2018 juga akan kita lampirkan dalam laporan", Tegasnya.
Maka atas permasalahan tersebut, kami menilai bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan danEnergi Paluta diduga
Kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan dan kurangnya
menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, begitu juga dengan PPK dan pengawas lapangannya juga dinilia kurang serius dalam melaksanakan
pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan rekanan", tutup Hariman. (Mara)
