Diketahui bahwa Aksi Unras pertama yang mengaku kelompok Aliansi itu, memang dibeberapa titik Kantor Lembaga/Instansi Kejaksaan Negeri, Bupati, DPRD dan Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang, yang mana Unras kali pertamanya (23/10/2019), pihak Kejari Deli Serdang disebut enggan menanggapi (dikatakan atas permintaan Jaksa Herry yang meminta secara tertutup untuk tanggapi Korlap perwakilan Unras), lalu pada Unras lanjutan kedua (30/10/2019), ditanggapi, disebutkan tanggapan juga berdalih “belum mengetahui” (dikatakan atas ucapan Jaksa Erni Simbolon).
Pada Aksi Unras ke-3 (8/11/2019), disebut pihak Kejari Deli Serdang tak menoleh atau menanggapi peserta dan atau Korlap kelompok Aksi Unras di Deli Serdang tersebut, dikabarkan pihak Kejari Deli Serdang terkesan memihak dan disinyalir turut berkorporasi atas temuan BPK-RI Perwakilan Sumut yang menyatakan temuannya di Pemkab Deli Serdang atas realisasi Anggaran Tahun 2017.
Menyikapi persoalan-persoalan yang timbul akibat mencuatnya issue TP4D Kejaksaan tak lagi mempuni jadi APH yang dibebani pemerintah Pusat hingga terkesan menghambat atas program Kepala Kejaksaan Agung dalam melakukan pengawasan program pembangunan Negeri, tampak jelas di Kejari Deli Serdang, yang mana kini resmi TP4D dibubarkan Bulan lalu oleh Kepala Kejaksaan Agung RI.
Terpisah saat Wartawan konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Harly Siregar.SH.Mhum melalui Plh Kasi Intelejennya Herry mengatakan, pihaknya belum pernah terima secara resmi laporan atau aduan masyarakat yang mengatas namakan Ormas dan atau LSM membuat pengaduan dan atau memberikan Salinan Temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI baik dari Pusat maupun dari Perwakilan Sumut.
“saya Plh Kasi Intelejen Kejaksaan yang memang sebelumnya di Jabat oleh Saudara M Iqbal yang kini pindah tugas ke-Kejati Riau, menyatakan tidak pernah menerima laporan atau aduan masyarakat atau Ormas maupun LSM atas temuan BPK-RI seperti yang di sebut-sebut mereka (Kelompok mengaku Aliansi Perangi Korupsi) yang aksi unras berturut kemarin itu” Ucap Plh Kasi Intelejen Herry.
Disinggung hal tersebut adalah suatu yang tampak miris dan sangat mencoreng Zona Integritas (ZI) Reformasi Birokrasi yang digaungkan dalam program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ditubuh Lembaga Kejaksaan, terkait sikaf abai Kejari Deli Serdang atas temuan BPK-RI, Plh Kasi Intelejen Herry menepis, lanjut meyakinkan Wartawan bahwa dirinya belum menerima laporan pihak manapun terkait temuan BPK-RI di Pemkab Deli Serdang dan mempersilahkan berkoordinasi guna memastikan kepada Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Disisi lain, mengutip keterangan Ketum Indonesia Fight Corruption (IFC) Intan Sari Geny melalui Deputi Investigasinya Aeriel T Tarigan.S.Psi saat santai disela kesubukannya dengan menikmati kopi disebuah Caffe mengatakan, dirinya akan secara resmi melaporkan temuan BPK-RI di Pemkab deli Serdang yang mana diketahui pada Tahun Anggaran 2017 tersebut pihak Pemkab Deli Serdang diduga enggan menagih temuan 4 milyar lebih di beberapa SKPDnya.
“Kita sedang kaji Temuan LHP BPK-RI Pemkab Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 itu, secepatnya awal januari ini kita akan laporkan secara resmi kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang” Ucap Aeriel T Tarigan.S.Psi kepada Wartawan meyakini. (tim).
