Kini sejumlah proyek yang dikerjakan oleh Pjs Desa Pulau Permai, Jupri ini banyak yang melukai hati masyarakat. Sebab, proyek itu dikerjakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah."Salah satunya sebuah jalan desa, dimana jalan tersebut dikerjakan swakelola malah dikerjakan dengan pihak ketiga. Tentunya, ini tidak lagi sesuai dengan kentuan aturan negara yang mana proyek swakelola dikerjakan oleh masyarakat tempatan.
Kemudian hasil pantauan DPW LSM Tamperak, pengerjaan sejumlah proyek Desa Pulau Permai juga diduga tidak tepat sasaran. Salah satu proyeknya adalah pembangunan box colver si desa itu terlihat sembrawut dan juga proyek itu juga terkesan tidak tepat sasaran."Entah apa proyek ini namanya, plang anggaran tidak ada, timbunan berserak kemana-mana. Dan box colver ini dinilai mubazir anggaran, sebab ada box colver juga disanpingnya yang bisa dipakai," kata Ketua DPW LSM Tamperak Provinsi Riau, Tony Chaniago.
Melihat ketidakbecusan Jupri dalam memimpin dalam dua tahun berakhir, maka Tony Chaniago bersama dengan tim bakal melakukan kontrol secara merata atas pagu anggaran yang telah dihabiskan selama Jupri menjabat.'Kita minta bupati atau camat pemilik Pjs kades ini agar di non aktifkan. Kita menilai ada Dugaan permainan atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jupri Cs ini," tuturnya.
Apa lagi kata Tony, antara kades Jupri dengan BPD tidak lagi seiring jalan "Jika kades tidak lagi mau transparan dengan BPD dan juga masyarakat patut dicurigai," cetus Tony Chaniago.
Terkait dengan hal ini kata Tony Chaniago lagi, sesuai dengan amanah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) penggunaan anggaran dana desa harus diawasi oleh masyarakat."Dalam waktu dekat, kita akan kordinasikan ini dengan Camat Tambang Abukari, kalau tidak ada respon juga bakal kita surati bupati dan PMD," pungkas Tony Chaniago,red,,
