"Dari besarnya anggaran tersebut diduga terdapat sejumlah temuan pembiayaan yang tidak didukung dengan bukti bukti yang kuat dan sah secara aturan perundang undangan yang ada 9/12.
"Temuan tersebut menurut lhp bpk ri tidak dapat dibuktikan keberadaannya terdiri dari berupa aset ataupun non aset, dan pengerjaan fisik dan non fisik, dari pembiayaan realisasi anggaran belanja disdikbud TA 2018 tersebut.
"Salah satu contohnya seperti dalam laporan realisasi biaya makan dan minum sebesar rp 897.805.000,00 yang tidak didukung dengan bukti kuat secara sah seperti bukti kwitansi asli dari rumah makan/usaha ketring penyedia makanan dan minuman secara rutin.
Kemudian kepala dinas dikbud juga diminta untuk mengembalikan uang sebesar rp 36.000.000,.sumber lhp bpk ri.
Diduga dari hasil temuan LHP BPK RI dari realisasi anggaran dinas pendidikan dan kebudayaan tersebut juga terdapat belanja modal peralatan dan mesin sebesar rp 157.800.212,00 diduga tidak dapat dibuktikan keberadaannya.serta didalam pembiyaan lain lain yang belum dapat kami informasikan saat ini.
Dari adanya dugaan hasil temuan lhp bpk ri ini kami pun mencoba mengkompirmasi kepada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tanjung jabung barat, drs martunis,diruang kerjanya beberapa waktu lalu 10/2019.
kepada kami beliau dengan nada tinggi mengatakan" anda itu belum tau tentang bagaimana kondisi APBD kita,ujarnya.
"mengenai temuan itu, nanti' laporannya sedang kita perbaiki.tambahnya singkat.
"Untuk itu kepada pihak terkait agar dapat menelusuri hal tersebut agar tidak menjadi penilaian buruk dimata masyarakat tentang pengelolaan penggunaan keuangan daerah kabupaten tanjung jabung barat tersebut. /ngl
