Kegiatan yang dibuka Menteri Sosial Juliari P Batubara, berlangsung di Ballroom Novotel Jakarta, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Senin (9/12) sampai dengan Selasa (10/12).
Bupati Pulau Taliabu H. Aliong Mus usai kegiatan mengatakan bahwa kegiatan Rakornas Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat penting.
Karena, dengan rakornas ini setiap daerah juga mengetahui kinerja dinas terkait baik menyangkut dengan update data penerima maupun terkait dengan update NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang menjadi dasar pemberi bantuan.
Namun, dirinya mengaku sebagaimana arahan Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta dukungan pemda untuk terus mengakomodir warga Penerima Bantuan Iuran dengan mengupdate Nomor induk Kependudukan Penerima bantuan Iuran (NIK-PBI) yang harus selesai pada pertengahan 2020.
”Kita harapkan dinas terkait juga dapat menyelesaikan apa yang diharapkan oleh pihak kementerian Sosial terkait dengan persoalan data tersebut,”katanya.
Bupati juga mengaku Mensos juga minta agar para pendamping proaktif jika ada penerima bantuan yang belum memiliki NIK. “Bantu mereka mendaftar atau dampingi saat membuat NIK,” imbaunya.
Bahkan dalam Rakornas tersebut, jelas Bupati pihak kementerian akan melakukan validasi data dengan dukungan serius dari pemerintah daerah dalam meng-update (memperbaruI) data masyarakat miskin diwilayahnya, agar supaya pemerintah bisa memberi bantuan yang tepat sasaran.
Sementara itu Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengungkapkan, sedikitnya ada 100 Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan data masyarakat miskin diwilayahnya.
Seharusnya, kata Yandri, para kepala daerah ini berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar data masyarakat miskin benar-benar valid.
Komisi VIII sangat mendukung langkah pemerintah yang akam memverifikasi dan validasi data terpadu masyarakat miskin, agar data yang ada tidak amburadul.
“Kami juga sudah membuat panja (panitia kerja) tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan ini untuk membantu pemerintah,” ujar Yandri, yang juga mendukung jika pemerintah memberikan sanksi pada pemerintah kabupaten/kota yang tidak memberikan data terbaru soal kemiskinan.
