Adapun anggota Satgas pengaduan DD terdiri dari Polri, Kejari dan inspektorat.
Sementara pihak PMD masih berkoordinasi dengan pihak terkait. Hal ini di katakan kepala Bidang (Kabid) DPMDK kaur Doni Rasfino ST saat ditemui di ruang kerja, Selasa 04/12/2019.
" Menyikapi benyaknya pengaduan masalah DD oleh masyarakat. Maka kita dari PMD merencanakan untuk membentuk satgas dan posko pengaduan. Biar nanti pengaduan DD desa cukup satu pintu, karna di situ sudah ada dari kepolisian,jaksa dan inspektorat. Hal ini tentunya untuk memudahkan layanan pengaduan masalah masyarakat terkait masalah Dana Desa" ujarnya kepada awak media Newskpk.com
Selain itu Doni berharap di tahun 2020, Dana Desa selalu merujuk pada juklak dan juknis yang ada.
" Di tahun 2020 nanti, tentunya kita berharap kepada seluruh kepala desa agar dalam merealisasikan DD sesuai pada juklak dan juknisnya. Dan mengedepankan skala prioritas sesuai dengan hasil musdes desa masing-masing". Demikian imbuhnya. (SUMANTRI)
