Namun anggaran yang tinggi ini ternyata tidak bisa sebagai jaminan untuk dapat mensukseskan program pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan RI.dengan program sekolah pendidikan gratis.namun ternyata tidak semua dinas pendidikan di tingkat kabupaten yang mematuhi program pemerintah pusat tersebut,sebab permasalahan kerap dihadapi oleh orang tua murid di sekolah,Salah satu contohnya seperti yang telah diberitakan di media online newskpk.com beberapa waktu lalu,
dimana beberapa sekolah dilapangan ternyata masih melakukan bermacam pungutan uang dengan mengatas namakan komite disekolah,
seperti yang terjadi di SMPN 5 Tungkalulu , pungutan ini diduga telah terjadi sejak masuknya tahun ajaran baru sekolah, dengan biaya pungutan Rp 35000/murid untuk biaya perbaikan bangku sekolah yang rusak.kemudian Rp 5000/murid untuk biaya petugas penjaga sekolah atau satpam sekolah.
kondisi seperti ini telah disampaikan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten Tanjab barat, Martunis,amun menurut kepala dinas nya pak martunis, ketika dihubungi melalui telepon seluler nya,hal seperti itu tidak dilarang dinas selagi komite setuju.itu tidak masalah.ujarnya.
Kemudian akibat peryataan Kadisdik pak Martunis ini,saat ini para orang tua sangat Kawatir mengenai mutu pendidikan Tanjab barat kedepan,sebab dengan besarnya anggaran pendidikan yang di terima Dinas pendidikan Tanjabbar ini menjadi pertanyaan besar Dimata masyarakat yaitu sekitar kurang lebih Rp 267miliyar lebih, ternya masih mengharapkan sumbangan biaya dari orang tua murid.ucapnya salah orang tua murid(ry).
Dalam hal ini kami juga mengklarifikasi pengakuan kepala sekolah SMPN 5 Tungkalulu, kepada kepala dinas pendidikan Tanjabbar,pak martunis. Dimana kepala sekolah SMPN 5 Tungkalulu,mengatakan" dimana dinas pendidikan Tanjabbar, seingatnya tidak pernah memberikan bantuan apapun ke sekolah ini, apalagi pada tahun lalu, masalah pelakasanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) TA 2017-2018 lalu, sepeserpun tidak ada bantuan dari dinas pendidikan Tanjabbar, akhirnya dengan terpaksa biaya ujian UNBK nya kita bebankan ke orang tua murid.ujarnya.
Diwaktu terpisah kami pun mempertanyakan masalah ini kepada kepala dinas pendidikan Tanjabbar,pak martunis.yaitu terkait hal adanya pungutan uang menggunakan nama komite disekolah SMPN 5 Tungkalulu tersebut, dan mengenai pengakuan kepsek SMPN 5 Tungkalulu, yang mengatakan dimana tidak adanya bantuan disdik Tanjabbar terkait pelaksanaan program UNBK disekolah tersebut.
Kepada kami beliau,Kadisdik mengatakan" mengenai hal adanya pungutan uang,itu sah sah saja asal disetujui oleh komite sekolah. Ucapnya. Kami pun bertanya lagi, pak Lalu Bagaima dengan pengakuan kepala sekolah SMPN 5, yang mengatakan,dimana pada pelaksanaan UNBK tahun lalu yaitu pada tahun ajaran 2017-2018 lalu,
dimana dinas pendidikan Tanjabbar,sama sekali tidak ada memberikan bantuan kepada sekolah tersebut? Kepada kami beliau menjawab" Kalau masalah itu, maaf pak saya lupa ada apa tidaknya,nanti kita cek" ucapnya.lalu sambungan telepon pun terputus./pn
