Salah satu anggota LSM KP3J tanjab barat, yubar kritisi masalah transparansi keterbukaan anggaran pembangunan yang di anggaran dari APBD provinsi Jambi,dengan maksud agar hak daripada masyarakat Jambi untuk dapat mengetahui perkembangan pembangunan di wilayah provinsi Jambi yang juga menggunakan uang rakyat provinsi Jambi itu sendiri melalui hasil pajak masyarakat. ujarnya.
Sementara kebijakan pemprov provinsi Jambi terkait dengan transparansi publik yang menggunakan aplikasi online LPSE tidak semuanya masyarakat dapat memahami hal tersebut, apalagi tingkat kemiskinan di provinsi Jambi yang dinilai masih cukup tinggi.tambahnya.
Dalam hal ini kami juga dan menanyakan cara kerja proyek tersebut kepada pihak kontraktor berisinal (rd) dimana dalam pengerjaan proyek rabat beton ini tidak diketahui besaran anggaran pembangunan, kemudian proyek Rab beton ini juga diduga tidak sesuai dengan rencana kerja pembangunan (RKP) yang ada,sebab pengecoran yang dilakukan langsung dituangkan ke tanah dan tidak menggunakan yang biasa disebut tikar besi.
Kepada kami beliau mengatakan" mengenai anggaran itu bukan bagian kita,pak. Kalau mengenai cara kerjanya, ya memang begini seperti yang bapak lihat, didalam rencana kerja nya memang demikian adanya,pak.ujarnya.
Kemudian dari hasil pantauan kami di lapangan dimana tinggi nya ketebalan rabat beton ini tidak disusul dengan melakukan penimbunan tanah ditepi cor rabat beton tersebut, sehingga mengakibatkan terhalangnya masyarakat sekitar untuk keluar masuk rumah nya masing-masing.
Dalam hal ini masyarakat melaui LSM KP3J tanjab barat, meminta kepada semua pihak khususnya kepada Pemprov Jambi agar tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mengetahui besaran anggaran pembiayaan sebuah pembangunan yang dana APBD provinsi Jambi./pn
