Notification

×

Iklan

Iklan

Komisi V DPRD Jabar Menyoroti Minimnya Anggaran RSUD di Jabar

Jumat | 11/08/2019 WIB Last Updated 2019-11-08T06:18:17Z
Bandung - Secara kasat mata warga jabar bisa melihat dengan jelas, bahwa di setiap Rumah sakit umum daerah (RSUD)  hampir penuh tiap harinya,  bahkan sampe  ada yang menunggu antrian pendaftaran yang lamaya bisa berhari-hari akibat banyaknya pasien dari daerah maupun rujukan dari luar daerah Bandung  untuk berobat ke RSUD.

Komisi V DPRD Jabar menyoroti minimnya jumlah rumah sakit umum daerah (RSUD). Jumlah RSUD yang ada saat ini dinilai tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah di Jabar.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya mengaku sudah mengusulkan penambahan RSUD untuk aksesibilitas pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat yang jauh dari pusat kota.

"Saat ini baru ada enam RSUD, di antaranya di RSUD Pameungpeuk, Garut; RSUD Al Ihsan, Kabupaten Bandung; RSUD di Jampang Kulon, Sukabumi; dan RSUD Cimahi," kata Asep saat dihubungi, rabu (6/11/2019).

Menurutnya, Dinas Kesehatan Jabar harus aktif meminta penambahan RSUD kepada Gubernur, terutama di wilayah dengan penduduk yang padat, seperti Kabupaten Bogor. Idealnya, jumlah RSUD yang dimiliki provinsi 10-15 unit.

Isu mengenai peningkatan layanan kesehatan ini lebih krusial dan langsung dirasakan masyarakat dibandingkan dengan program-program di sektor lainnya.

"Peningkatan pelayanan kesehatan ini lebih krusial dan mendesak. Karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Ia juga menyoroti dukungan anggaran dari Pemprov Jabar kepada RSUD yang belum optimal. Contohnya, bantuan keuangan untuk RSUD Pameungpeuk, Kabupaten Garut, hanya sebesar Rp 5 miliar untuk menutup biaya kesehatan warga miskin.

"Biasanya sudah habis pada pertengahan tahun, karena jumlah pasien yang dilayani sangat banyak, terutama warga yang menggunakan SKTM (surat keterangan tidak mampu) yang bukan peserta BPJS Kesehatan PBI," tutur beliau.

Kepala Dinkes Jabar Berli Hamdani mengungkapkan penambahan RSUD masih dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini juga akan disetarakan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber lainnya yang sah.

Di sisi lain, pihaknya terus mendorong RSUD provinsi meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya rumah sakit.

"Khusus peningkatan layanan health coverage warga Jabar, layanan Kesehatan Semesta kita akomodasi melalui Layanan Layad Rawat dan Sistem Rujukan Terpadu secara berjenjang," ujar Berli hamdani sebagai kepala Dinkes Jabar.

(Rudiwanto sihotang)
×
NewsKPK.com Update