Pada DPRD Periode 2014-2019 telah ditetapkan jumlah Komisi sebanyak III (Tiga) Komisi. Hal ini berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Sula, pada tanggal 14 November 2019 Salah satu Komisi yang ada di DPRD adalah Komisi II. Yang di nahkodai oleh Politisi Partai Demokrasi Indonesa - Perjuangan (PDI-P), Yakni Sahrul Fatgepon, dan serta strukturnya
Wakil Ketua Ramli Sade, Politisi dari Partai Berkarya, Sekretaris Dr H Safrin Gailea, Politisi Dari Partai Nasdem, Anggota Halik Teapon, Anggota Rian Adriyanto Ruslan, Anggota Ferdi Parangkuan, Mardin La Ode Toke," tuturnya.
Untuk semntra ini Komisi II DPRD Kepulauan Sula, melakukn konsultasi Ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terkait 20% Anggaran Pendidikan yang di Alokasikan melalui APBD dan APBN.
Realisasi Anggaran Untuk Pendidikan 20% Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), bebernya politis PDI - Perjuangan, Sahrul.
Lanjut kata Sahrul, terkait penempatan sebagian guru Khususnya Kepalah Sekolah yang tidak sesuai dengan topoksinya sebagai tenaga pengajar, kemudian dalam hal ini di juga di tempatkan sebagai Plt kades juga," Ujurnya.
Sementara Kami dari Komisi II DPRD Kabupen Kepulauan Sula (Kepsul) menunggu konsultasi dengan Kemendikbud, Karena kami dari Komisi II Prioritaskan untuk Alokasi Anggaran Pendidikan. Karna berhubung mau menghadapi Pembahasan KUA PPAS..***(Is)
