Namun yang terealisasi sebesar Rp 278.679.466.409 dari APBD Tanjab Barat. Hal ini menurut LHP BPK, namun sangat disayangkan dana sebesar itu dikatakan tidak serupiah pun bisa dapat untuk meringankan beban pokok pendidikan para murid SMPN disekolah sekolah yang ada di kabupaten Tanjab barat tersebut.
Dalam pelaksanaan program ujian nasional berbasis komputer disekolah sekolah setingkat SMPN di daerah ini selama ini, diduga biaya nya sepenuhnya ditanggung oleh wali murid,perhitungan biaya dihitung dari besarnya biaya untuk kebutuhan program UNBK dengan jumlah murid yang mengikuti UNBK tersebut.
Kondisi ini diakui oleh kepada kepala dinas pendidikan kabupaten Tanjab barat, pak drs martunis, saat ditanya i wartawan diruang kerjanya Rabu 06/11/19.
Beliau,saat ditanya terkait, apakah tidak ada porsi anggapan dinas pendidikan untuk biaya program UNBK di sekolah sekolah SMPN se Tanjab barat ini?..
Kepada kami, drs martunis selaku kepala dinas pendidikan kabupaten Tanjab, mengatakan'' memang tidak ada kita anggarkan, dikarenakan minimnya anggaran pendidikan kita. Ujarnya.
Beliau juga mengaku sejak adanya program UNBK,kita sejak tahun anggaran 2017 - 2018, hingga tahun 2019 ini belum dapat menganggarkan biaya program UNBK tersebut, itu tadi, karena anggaran kita sangat minim, jadi mengenai biaya UNBK dibebankan kepada wali murid, beliau menjelaskan' bawasanya biaya pendidikan ditanggung pemerintah bersama dengan masyarakat,hal itu tertuang dalam peraturan Kemendikbud RI.ujarnya.
Hal ini diakui oleh beberapa kepala sekolah SMPN yang ada di kabupaten Tanjab barat, salah satunya yaitu kepada sekolah SMPN 5/ V Tungkalulu, Umar S.pd, dimana sekolah ini pada TA 2018 lalu diduga melakukan pungutan untuk membiayai kegiatan program UNBK tersebut diduga lebih kurang sebesar Rp 550.000./ murid.
Dalam Hal ini salah satu wali murid, yang juga salah satu tomas diwilyah Tungkal ulu, rayun, mengatakan'' tentu hal ini sangat bertolak belakang terhadap tujuan pemerintah yang sebenarnya yaitu program untuk mencerdaskan bangsa.sama halnya dengan program ujian nasional berbasis komputer tersebut dimana yang namanya program berbasis nasional sebaiknya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah/negara.ujarnya./pn
