pasalnya anggaran Pilkada yang di usulkan oleh Bawaslu belum juga di realisasi.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab)," Adidas Latea, saat di konfirmasi oleh awak media di halaman kantor Bupati, menjelaskan dari hasil pertemuan Bawaslu, KPU, untuk membahas anggaran Pilkada bersama Pemda,
Pemda baru merespon anggaran yang sudah di usulkan oleh Bawaslu, dan Pemda juga menilai ada selisih anggaran Pilkada 2015 yang di hibah ke Panwaslu waktu itu Rp, 1.9.00.000.000, 00, (Satu milyar sembilan ratus juta),"tuturnya
Sedangkan untuk Pilkada 2020 kami telah usulkan Rp 10,000.000.000, (sepuluh milyar), maka menurut Pemda itu selisihnya sudah terlalu jauh,
Sehingga Pemda telah menyarankan agar Bawaslu akan ke Mendagri untuk menyamakan persepsi, kata adidas yang jelas pengusulan anggaran Pilkada itu sudah berpedoman pada aturan dan mekanisme, bahkan pengusulan anggaran ini juga kami dari Bawaslu sudah membahas berulang kali di internal Bawaslu,baik itu di fasilitasi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.
Tinggal saja Pemda berkeinginan untuk mengkonsultasi lansung dengan Mendagri dan Mentri Keuangan, olehnya itu kami secara hirarkis selalu saja berkordinasi dengan Bawaslu Provinsi, nanti petunjuknya seperti apa baru kita menyampaikan kembali pada Pemda, atau Tim anggaran Pemda, ungkap Adidas Rabu, 11-09/19.
Pada prinsipnya kami berharap sebelum tangal 1 Oktober itu pembahasaan anggaran sudah final,
pasalnya tahapan ini sudah jalan di Tanggal 1 Oktober 2019, sehingga tidak mempengaruhi tahapan pengawasan yang di mulai di tanggal 1 ini.
Ketika di tanya bagaiman kalau di tangal 1 Oktober Pemda belum juga exsekusi anggaran, Adidas menjelaskan pihak Bawaslu akan menyurat kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, bahkan Mendagri, dengan permasalahan yang di hadapi oleh Bawaslu Pultab, bersama Tim anggaran Pemda,tutupnya, (rjk/tim).
