Pemkab Kampar dalam LRA untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 menganggarkan dan merealisasikan belanja barang dan sebesar Rp580.744.805.369,00 dan Rp531.010.223.024,70 atau 91,44 %. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa terdapat kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan anggaran Rp1.054.150.900,00 dan realisasi sebesar Rp1.004.532.300,00 atau 95,29%.''Ungkap di jelaskan pada halaman 313 tersebut.
Di ungkapkan juga pada diduga Pdf.LKPD LHP BPK tersebut pada halaman 313 bahwa,
Hasil pemeriksaan atas kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).PPTK memberikan uang pembayaran kegiatan kepada Pokja PKK sebelum pelaksanaan kegiatan sebanyak 12 kali dengan tanda terima kuitansi dengan rincian dalam Tabel 3 sebagai berikut.
Penyerahan Uang dari PPTK kepada Pokja PKK (No)(Tanggal)(Bukti
Pertanggung jawaban) (Tujuan Penggunaan Dana)(Nilai (Rp)
1).2 Agustus 2017 ATK Kecamatan (21 Kecamatan) 16.766.400,00
2).19 Desember 2017 ATK Pembinaan Organisasi di 21 Kecamatan 16.586.850,00
3).19 Desember 2017 Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA 17.359.586,00
4).31 Oktober 2017 Kegiatan Lomba TOGA 31.139.250,00
5).29 September 2017 Kegiatan Pembinaan Kebun PKK 26.150.000,00
6).6 Desember 2017 Penyuluhan P2WKSS 26.950.000,00
7).29 September 2017 Kegiatan Penyuluhan UP2K 34.723.725,00
8).2 Agustus 2017 Kegiatan Pelatihan BKL 12.411.875,00
9).25 September 2017 Kegiatan Pelatihan Satgas KTP KTA 34.208.000,00
10).7 September 2017 Pinjaman (panjar) Kegiatan Pokja III 500.000,00
11).29 Agustus 2017 Panjar Kegiatan Pokja II (P2WKSS) 1.000.000,00
12).23 Agustus 2017 Pinjaman (Panjar) Kegiatan Pokja II 2.500.000,00
Jumlah 220.295.686,00
ungkap di sebutkan diduga Pdf.LKPD LHP BPK, pada halaman 313 tersebut.
Lebih lanjut di ungkap lagi pada halaman 313 bahwa, Sumber data olahan tim pemeriksa
Hasil pemeriksaan atas kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan menunjukkan bahwa terdapat belanja yang tidak layak dibayarkan dan tidak diyakini kebenarannya, dengan rincian sebagai berikut:
a).Belanja Sewa Sound Sistem, Sewa Taman, Sewa Gedung, dan Penginapan Peserta Acara Jambore PKK dan Pelatihan Satgas KTP dan KTA Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pembayaran acara Jambore PKK yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 dan Pelatihan Satgas KTP dan KTA Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.
yang dilaksanakan bulan Agustus 2017 berlokasi di Taman Rekreasi Stanum Bangkinang diketahui terdapat pembayaran yang dipertanggung jawabkan namun tidak menggunakan bukti pertanggung jawaban yang sah dengan rincian dalam Tabel 4 sebagai berikut: pungkas di ungkapkan diduga Pdf.LKPD LHP BPK pada halaman 313 tersebut.
,,bersambung pada Halaman 314,,
*Red*
