Koordinator Aksi Risal Sangadji, dalam orasinya mengatakan, Kepala Desa (Kades) yang diangkat kurang lebih dua tahun tersebut melaksanakan seluruh program tanpa melalui musyawarah desa. Mereka menyebutkan, anggaran desa tahun 2017 yang diperuntunkan pembangunan fisik mandi cuci kakus (MCK) PAUD. Pagar PAUD 16x16 meter dan pembangunan selokan 74 meter tidak sesuai dengan RAB juga tanpa papan proyek. Sedangkan anggaran desa tahun 2018 dengan rincian DD Rp 800.000.000 (delapan ratus juta), ADD Rp 331.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta) sehingga totalnya Rp 1.131.000.000, (satu milyar seratus tiga puluh satu juta).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Hi. Bustamin Soleman, dalam hering dengan masa aksi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui hasil audit Inspektorat terkait ADD/DD desa kubung tahun 2017-2018. Pencairan anggaran desa tahun anggaran 2019 tahap pertama 20 persen telah dicairkan. Tahap kedua 40 persen pihaknya menunda proses pencairan karena bermasalah.
Menurut Kades Kubung, Hidayat Abdullah ketika di konfirmasi media ini, Kamis (1/8/2019) membantah seluruh tuntutan masyarakat desa Kubung. Dirinya mengatakan bahwa masa aksi yang melakukan unjuk rasa tersebut di motori oleh salah satu LSM yang memiliki kepentingan di desa, "bagi saya aksi tersebut ditunggangi kepentingan sekelompok orang, sehingga masyarakat terprovokasi" tegasnya
Hidayat mengatakan bahwa anggaran tahun 2017 memang ada temuan fisik Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) sebesar Rp 47.600.000 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu), dan anggaran tahun 2018 sudah diaudit Inspektorat dan tidak ada temuan. "temuan fisik yakni kekurangan volume drainase tetapi itu sudah diperbaiki" tambahnya
Sementara itu Wakil Bupati Halsel, Iswan Hasjim dalam pertemuannya dengan massa aksi menjelaskan, ia akan memerintahkan kepala Inspektorat untuk turun ke lapangan untuk mengecek atas laporan masyarakat, bila ada temuan tersebut, maka Kadesnya akan di copot, " kami akan memanggil kadesnya untuk mempertanyakan soal laporan masyarakat, karena kami tidak mungkin mendengar permasalahan sepihak, maka dari itu tunggu saja bila inspektorat sudah di lapangan dan mepalorkan hasilnya maka kadesnya akan di copot, " tegasnya. (savi)
