Morowali- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Diketahui terdapat delapan SPM untuk Kegiatan/Pekerjaan TA 2017 Di Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah.belum dicatat sebagai utang jangka pendek lainya yang di Anggarkan Kembali dalam APBD TA 2018
Dari Data Uraian LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI terdapat delapan SPM untuk kegiatan/pekerjaan TA 2017 yang belum catat sebagai Utang Jangka pendek lainya dan tidak dianggarkan kembali dalam APBD TA 2018 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata(Dinas Porapar),Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan(Dinas PKP),Serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(Dinas PUPR).
SPM yang diterbitkan oleh OPD tersebut secara Fisik tidak diterima/terselip sehingga tidak tercatat oleh BPKAD.
Rincian SPM yang belum tercatat sebagai utang jangka pendek lainya sebesar Rp.864.975.100,00 dengan rincian pada Tabel 12.
Tabel rincian 12 SPM yang belum tercatat sebagai utang(dalam Rupiah)
No. Nama Dinas No.SPM
Tanggal Nilai Uraian
1 Dinas Pemuda Olah
Raga dan Pariwisata 75/SPM LS/DISPORAPAR/VII/2017
26 Juli 2017 99.912.000,00 Pek.
Pemasangan Paving Blok
2 Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata 227/SPM LS/DISPORAPAR/XII/2017
22 Desember 2017
97.435.000.00 Pek.Rehabilitasi Tribun Fonuasingko 95%
3 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 228/SPM LS/DISPORAPAR/XII/2017
22Desember 2017
7.495.000.00
Pek.Rehabilitasi Tribun Fonuasingko
(5%)
4 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
370/SPM LS/DPKP/XII/2017
27Desember 2017
64.891.450,00 Pek.jalan Tani (95%)
5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
371/SPM LS/DPKP/XII/2017
27 Desember 2017
4.991.650,00
Pek.Jalan Tani (5%)
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 645/SPM LS/DPUPRD/2017
28Desember 2017
196.650.000,00 pek.Perencanaan IKK
Bahodopi
7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penatang Ruang
646/SPM LS/DPUPRD/2017
28 Desember 2017
196.650.000,00 Pek Penyusunan DED
SPAM IKK Bungku Timur
8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
674/SPM LS/DPUPRD/2017
196.950.000,00 Pek Penyusunan
DED
SPAM IKK Bumi Raya
Jumlah IKK 864.975.100,00
Permasalahan lain adalah penerbitan SPM secara proforma untuk pekerjaan yang pekerjaan fisik yang belum selesai 100% pada akhir TA 2017.
Berdasarkan Pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan BPK diketahui terdapat empat paket pekerjaan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2017.
Dokumen pendukung yang disertakan sebagai Dasar penerbitan SPM antara lain berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan, namun Dokumen tersebut dibuat secara proforma dan tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Bahkan,dari Dokumen yang disertakan tersebut terdapat dokumen yang belum ditandatangani oleh para pihak seperti PPHP,PPK,dan rekanan.
Penerbitan SPM tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan/kelengkapan supaya tercatat sebagai utang jangka pendek lainya dan dapat di Anggarkan pembayarannya
Pada Tahun anggaran berikutnya.pekerjaan yang telah dilaporkan selesai 100% dan diterbitkan SPM untuk Pemda kepada pihak Ketiga tetapi pada pemeriksaan Fisik belum selesai terjadi pada Dinas PUPR dan Dinas perumahan ,Kawasan pemukiman dan Pertanahan(PKPP),
Yohanes/Erni
