Pada kesempatan itu Bupati Muaro Jambi Hj.Masnah Busyro,SE, menyampaikan (KUA.PPAS) perubahan APBD merupakan tindak lanjut dari amanat pasal 36 ayat 1 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Lanjutnya lagi, dalam peraturan dan perubahan APBD dapat di lakukan jika terjadi diantara lain disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan serta jenis pembelanjaan, Terangnya.
Lebih lanjut dikatakan Bupati Masnah, adapun perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam undang - undang dan peraturan daerah pada APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2019 adalah disebabkan terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan anggaran pada tahun 2019. Kemudian keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran yang berjalan."ujarnya.
Selain itu adanya pergeseran anggaran daerah dari anggaran pembelanjaan dan organisasi perangkat daerah bahwa menyebabkan saldo anggaran pada tahun sebelumnya sehingga atas alasan tersebut diatas dilakukan penyesuaian terhadap postur APBD tahun anggaran 2019 baik pendapat belanja maupun pembiayaan.
Rapat paripurna yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi Hj.Salmah Mahir,SE, itu berlangsung khidmat. Selain Ketua DPRD ada Wakil Ketua Satu Edison,SE, Wakil Ketua Dua Amirudhin dan Sekwan Dedi Susilo,S.Sos, serta para OPD dan SKPD yang ada di lingkup Perkantoran Muaro Jambi, Asisten dan tamu undangan lainnya. (Rdn/ADV)
