“Kita telah sepakat bahwa pemerintah daerah masih fokus pada peningkatan pelayanan mutu pendidikan dan kesehatan, serta mengoptimalkan serapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum. Diatara peningkatan tersebut ialah peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, revitalisasi pertanian dan pengembangan ekonomi kerakyatan, ” ujar Fraksi Demokrat.
Bupati Muaro Jambi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Fraksi partai Demokrat dalam hal mendukung pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.
"Perlu juga saya sampaikan kepada kita semua terutama Fraksi partai Demokrat, bahwa kegiatan-kegiatan yang tersebut diatas wajib oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk memenuhi persentasenya, karena kegiatan-kegiatan tersebut sifatnya mandatori spending, ” terang Bupati Masnah yang disampaikan oleh Sekda Muaro Jambi M. FadhilArief,SE.
Dijelaskannya lagi bahwa alokasi belanja pendidikan sebesar 20%, belanja kesehatan sebesar 10%, dengan belanja infrastruktur sebesar 25%, dari dana tranfer Umum dan alokasi dana desa sebesar 10% dari dana transfer Umum. Serapan terhadap anggaran belanja pada APBD tahun anggaran 2019 adalah sebesar 33,76% dan sebesar 40,42% pada posisi (23 juli 2019). Kemudian penyampaian fraksi partai Golkar, mohon penjelasan mengenai kenaikan pendapatan daerah dari pos-pos kenaikan pendapatan Daerah berupa pajak Daerah sebesar Rp.3,990 Milyar, dan retribusi daerah sebesar Rp.1,760 Milyar, serta pada dana perimbangan POS dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar RP.5,494 Milyar", beber Masnah yang disampaikan oleh Sekda Muaro Jambi sembari meminta penjelasan kepada Fraksi Demokrat atas peningkatan PAD.
Kemudian mewakili Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Sekda M.,fadhil Arief, mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Golongan Karya, yang telah mensyufort pemerintah daerah terkait pendanaan program keluarga harapan (PKH) sebesar 5% dari total bantuan PKH dalam setahun.
" Harapan saya lagi kepada dinas-dinas yang masih memiliki program kerja yang belum terlaksana, agar dapat melaksanakannya dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan mengingat waktu efektif penggunaan APBD tahun anggaran 2019",Harap bupati.
Perihal yang tersebut diatas pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyatakan sependapat dengan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), untuk itu melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pemerintah daerah akan memaksimal terhadap peningkatan PAD.
“Pemerintah pusat sekarang sedang menyusun Draf undang-undang dan peraturan pemerintah yang akan menambah kandungan CPO, didalam BBM Biosolar CPO dalam negeri. Pemerintah Propinsi Jambi sekarang juga sedang menyusun Draf perda, harga pembelian minimal TBS rakyat, dan akan selesai tahun 2019 ini, ” kata bupati
Kemudian Dalam usulan Pemkab Muaro Jambi kepada anggota DPRD Muaro Jambi, seperti rumah bidan Desa yang tidak ditempati disebabkan kondisi polindes tidak layak huni, hal ini kita juga mohon dukungan kuat dari fraksi partai Amanat Nasional (PAN) untuk menganggarkannya agar, kedepannya rumah Bundes tersebut bisa dihuni. Harap Masnah (Rdn/ADV)
