Pasalnya, Warga menuding bendahara desa melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan dan BPD Desa Buya yang dilakukan oleh Bendahara Desa Buya untuk dapat mencairkan DD dan anggaran pengelolaan BUMDes Desa Buya,
"Kasus dugaan tersebut di laporkan Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 hingga saat ini belum ada perkembangan dan terkesan mandek.
Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Ternate Armin Soamole meminta kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh Bendahara dana ADD dan DD Desa Buya segera diproses secara hukum sesuai kaedah hukum yang berlaku, "tegas. Rjk
