 |
| Anggota komisi 1 DPRD Kota Ternate Junaidi Bahrudin |
TERNATE -Program Pemerintah Pusat terkait dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) untuk Honorer Ketagori Dua (K-2) yang sudah dilaksanakan. Namun, rekrutmen yang di lakukan dapat mengganggu kestabilan anggaran Daerah.
Hal ini di sampaikan oleh Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Junaidi Bahrudin kepada awak media Rabu (3/4/2019) mengatakan, Kegiatan pemerintah untuk mengakomodir tenaga kerja P3K untuk honorer K2. Sebenarnya, pembahasan itu harus dilaksanakan sebelum pembahasan APBD Tahun 2019,agar tidak terganggu dalam anggaran Daerah.
Lanjut dia, begitu juga dengan surat edaran yang di sampaikan Kemenpan terkait dengan rekrutmen P3K, sedangkan pemerintah Kota Ternate menerima surat edaran tersebut sebelum APBD di sahkan.
Menurut dia, daerah saat ini masih membutuhkan anggaran, sehingga merekrut P3K tidak tepat sasaran. Namun, pemerintah Daerah harus menyiapkan untuk mengalokasikan APBD untuk merekrut P3K. "Daerah kita ini masih Defisit anggaran, maka harus pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk P3K. Supaya bisa membantu kekurangan Daerah saat ini,"ungkapnya.
Sementara itu, rekrutmen tenaga P3K tidak bisa di tolak karena ininjuga kebutuhan Daerah. Tapi pemerintah harus mengambil cara yang tepat untuk bisa menjalankan kegiatan tersebut. "Apakah dengan cara mendahului anggaran, ataukah merubah objek perincian belanja. Jika di rubah objek perincian belanja dan tidak di sepakati oleh DPRD, berarti tinggal diatur dalam peraturan walikota,"ujarnya.
Di tambahkan, rencana rekrutmen P3K tahap 2 yang bakal dilaksanakan bulan April. Lanjut dia, pihaknya sudah melakukan konsultasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa, jika Daerah membutuhkan tenaga kerja dalam hal ini formasi umum, maka harus dilihat dalam Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK).
"Dan saya kira pemerintah Kota Ternate sudah mempunyai itu, karena Anjab ABK-nya akan memberikan gambaran ke pemerintah bahwa, tenaga guru dan tenaga kesehatan berapa banyak. Karena tidak bisa semua Daerah membutuhkan tenaga kerja tanpa Anjab ABK,"tutupnya. (savi)
