.jpeg)
Kota Bekasi - Ketua Komisi I Kota Bekasi, Faisal SE bingung dengan adanya dugaan informasi terkait pemberhentian Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Solihat yang akan di lakukan Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto
"Terlalu sibuk dengan permainan catur-nya. sampai lupa bahwa DPRD adalah lembaga yang wajib diberikan laporan terkait langkah kebijakan yang akan diambil Pemerintah Kota Bekasi," tegasnya saat dikabari media Bekasisatu.id, Sabtu (03/12/22)
Dirinya sebagai Ketua Komisi I berencana akan memanggil Plt. Walikota Bekasi menanyakan soal kebijakan pemecatan Direktur Umum Perumda Tirta Patriot.
Faisal pun berharap, dengan pemecatan yang terjadi pada Dirut Perumda Tirta Patriot jangan sampai berimbas pada pembangunan SPAM, Kebijakan yang dilakukan Plt Walikota seharusnya dipublikasikan.
"Karena kita mengetahui sejauh mana kewenangan seseorang Plt sampai mengambil langkah pada wilayah strategis," cetusnya
Mengapa demikian, BUMD adalah wilayah kewenangan antara Legislatif dan Eksekutif sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Karna saat ini Kota Bekasi belum memiliki Kepala Daerah Definitif, Maka dari itu saya sangat menyayangkan kebijakan yang dilakukan Plt Walikota Bekasi tanpa sepengetahuan DPRD Kota Bekasi.
"Kami akan memanggil Plt Walikota Bekasi atas dasar pemecatan yang dilakukan pada Direktur Umum Perumda Tirta Patriot," tegasnya (*)
