Kota Bekasi - Persoalan PDAM Tirta Patriot sepertinya tidak kunjung bersih. Pasalnya praktek pungli dan setoran fiktif masih terjadi di perusahaan air milik Pemkot Bekasi ini.
Hal ini diungkapkan Machfudin Latif selaku aktifis dan Ketua Umum Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) saat diwawancarai media, Sabtu (20/08/22)
Menurut Latif, pungli itu dilakukan oleh Direktur Utama PDAM Tirta Patriot Solihat atau sering disebut Ebot.
"Pungli yang benar-benar nyata adalah pungutan dari karyawan PDAM Tirta sebesar 2,5 persen, diucapkan Ebot dalam sebuah apel pagi di lingkungan PDAM Tirta Patriot. Dilanjutkan pemotongan uang oleh bagian kepegawaian dan keuangan saat gajian," ungkap Latif
Dalam apel itu, Solihat menegaskan bahwa uang terkumpul akan disumbangkan ke yatim piatu dan sumbangan pembangunan mesjid. Menurut data dan penelusuran ARB, bahwa ternyata uang itu disetorkan kepada Wali Kota untuk sumbangan masjid yang pernah disidik KPK, bahkan diakui oleh Dirut Solihat dalam persidangan Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi, dua Minggu lalu.
Selain itu, laporan pungli itu sebenarnya sudah dilaporkan kepada Inspektorat Kota Bekasi jauh sebelum KPK, namun kasusnya tidak dilanjutkan.
"Sebelum disidik KPK dan diakui Solihat adanya penyerahan sejumlah uang untuk sumbangan masjid ke Wali Kota nonaktif dalam persidangan kasus korupsi Wali Kota nonaktif RR. Padahal pungli sumbangan masjid itu sudah ditangani Inspektorat. Namun selesai tanpa ada rekomendasi atau tindakan apa pun. Menguap begitu saja,' ungkap aktifis yang senantiasa mengkritisi persoalan pemerintah Kota Bekasi ini.
Selain itu, ada pungutan yang tidak diketahui karyawan terkait uang jasa produksi, yang biasa diberikan setiap akhir tahun. Padahal tanpa sadar bahwa uang karyawan yang dipotong secara otomatis melalui payroll ini tanpa melalui surat keputusan direktur (Kepdir) atau surat edaran. tanpa administrasi yang jelas.
"Pemotongan uang jasa produksi itu kemanakan selama ini? Dipotong begitu saja melalui payroll. Karyawan dan Pemkot tidak tahu uang itu untuk apa dan kemana? disetor atau digunakan kemana juga gak ada laporan," ungkap Latif.
Latif juga menilai PDAM Tirta Patriot di bawah kepemimpinan Solihat tidak ada prestasi apa pun. Bahkan target akuisisi modal dengan PDAM Tirta Bhagasasi yang ditarget tahun pertama kepemimpinannya jeblok hingga kini. Belum kinerja keuangan yang terindikasi banyak menguap dan laporan keuangan dengan tidak menyertakan hutang retribusi SIPA/SIPSDA dalam pembukuan atau neraca keuangan, karena selama proses SIPA/SIPSDA kemarin dan perubahan kebijakan pemerintah pusat tidak timbul tagihan retribusi akhir tahun. Sehingga laporan keuangan Tirta Patriot dinilai bagus. Padahal kenyataannya banyak dipoles.
"Bahkan ada beberapa data keuangan yang tidak disertakan. Kami tahu dan setelah dikaji dengan tim audit yang kami miliki ternyata ada beberapa laporan keuangan tidak disertakan supaya bagus. Kalau SIPA/SIPDA dimunculkan dalam pembukuan, akan tampak bahwa Tirta Patriot itu karam," ungkap Latif.
Karenanya kata Latif, pemilik modal dalam hal ini Pemkot Bekasi harus segera meneliti dan mengevaluasi kinerja Solihat.
'Sebaiknya Pemkot segera mengevaluasi dan memberi sanksi kepada Solihat atas kinerja yang kurang bagus selama kepemimpinannya. Bahkan Wali Kota bisa memberhentikan di tengah jalan jika ditemukan hal yang melanggar kinerja dan kebocoran keuangan perusahaan milik Pemkot,' pungkas Latif. (AF)
