KUPANG- Forum Relawan Selamatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Nusa Tenggara Timur (FORSMI NTT) meminta kepada Gubernur Prov. NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang sekaligus Pelindung PMI NTT untuk dapat turun tangan guna Menyelamatkan PMI NTT, menyusul banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam tubuh Organisasi sosial tersebut. selasa, 28/09/2021
Ketua FoRSMI NTT Florent Goncalves Araujo dalam keterangan pers-nya mengungkapkan "Banyak masalah yang terjadi pada PMI NTT dibawah kepemimpinan Ketua saat ini Guido Fulbertus, dia (@Guido) memimpin Organisasi Sosial seperti mengelola Perusahaan pribadi, mulai dengan pembinaan Organisasi di Kabupaten yang tidak berjalan maksimal, respon bencana yang lambat, tidak ada musyawarah mufakat, Relawan dan Pegawai tidak pernah di berikan ruang untuk komunikasi dan Klarifikasi, hingga yang terakhir pemberhentian staf dengan menerapkan Peraturan Organisasi yang menggunakan standart ganda (suka, tidak suka) dan semua keputusannya mutlak dilaksanakan", tandasnya.
"Pemutusan hubungan Kerja yang di lakukan oleh Ketua PMI NTT menggunakan standar ganda. Ada Staf Wanita yang tidak bisa mempertanggungjawabkan uang/menghilangkan uang program sekian belas juta bahkan di diduga lebih, oleh Ketua PMI NTT tidak di berikan surat peringatan atau surat pemberhentian bahkan di percayakan kembali oleh Ketua PMI memegang Keuangan kembali, dan permasalahan ini tidak di bahas dalam rapat Pengurus. Berbeda dengan Saya yang memberikan pelatihan dan mendapatkan fee profesional sebagai pelatih dengan nilai fee yang tidak seberapa oleh Ketua PMI NTT di jadikan permasalahan dan di bahas dalam rapat pleno Pengurus. Bagi Saya ini tidak adil dan menimbulkan tanya, bahkan pemberhentian dilakukan sepihak yang melanggar aturan UU Ketenagakerjaan serta Aturan-aturan PMI", ungkap Florent yang sudah 10 tahun bekerja di PMI NTT.
Ditambahkan pula oleh Florent bahwa "Zaman sudah berubah dan Demokrasi sekarang menjadi pilar kepemimpinan, tapi di era keterbukaan ini disayangkan Ketua PMI NTT masih memimpin dengan gaya arogansi kepemimpinan di Organisasi yang bermartabat ini. Dengan Pola kepemimpinan seperti itu membuat Relawan dan Pegawai PMI susah mengembangkan diri, pendelegasian tugas dalam Organisasi tidak dijalankan, semua menunggu arahan Ketua, padahal Pak Jusuf Kalla Ketua Umum PMI, sangat mengharapkan agar PMI maksimal 6 (enam) jam setelah terjadinya bencana sudah harus ada dilokasi bencana. "Kejadian Seroja kemarin di Pulau Adonara, PMI Kabupaten lambat untuk hadir disana, ini dikarenakan pola pembinaan tidak berjalan dengan maksimal, bahkan yang memalukan ketika PMI dari Jakarta sudah lebih dulu hadir di lokasi bencana tapi PMI NTT sebagai tuan Rumah belum tiba juga dalam respon bencana, relawan dalam kejadian bencana tidak pernah dimobilisasi untuk respon cepat penanggulangan bencana padahal relawan sudah memiliki ketrampilan penanggulangan bencana, hal seperti ini tidak dibenarkan karena instruksi Ketua Umum PMI bahwa PMI harus hadir di Lokasi bencana maksimal 6 jam setelah kejadian Bencana" imbuh Florent.
"Semua hal tersebut, tidak dijalankan oleh Ketua PMI NTT Guido Fulbertus, akibatnya banyak bantuan yang kadaluarsa menumpuk digudang penyimpanan, silahkan saudara wartawan cek sendiri ke lokasi penyimpanan digudang yang beralamat di Jalan Soeharto, tepat di belakang Gereja Paulus Naikoten dan kontainer di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI NTT di Fatululi".
Florent juga mengungkapkan, "FoRSMI NTT pada tanggal 22 Agustus 2021 telah bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT menyampaikan Permohonan Rapat Dengar Pendapat terkait dengan Polemik yang terjadi didalam tubuh PMI NTT, namun hingga saat ini ForRSMI NTT belum ada tanggapan dari DPRD Provinsi NTT, Padahal selain dana Bantuan dari PMI Pusat dan Internasional, Kegiatan PMI NTT disokong oleh dana hibah dari pemerintah Provinsi NTT yang bersumber dari APBD Provinsi NTT, karena itu sangat Patut apabila DPRD sebagai Mitra Pemerintah mengadakan Rapat Dengar Pendapat terkait berbagai persoalan di PMI NTT, dan sebagai Ketua FoRSMI saya siap untuk memberikan keterangan", tegas Florent.
Dalam Surat bernomor : 001/FoRSMI.NTT/VIII/2001 yang ditujukan kepada DPRD Provinsi NTT, FoRSMI NTT menyatakan bahwa "Menyikapi sejumlah persoalan yang terjadi di tubuh organisasi PMI Provinsi NTT mulai dari pengelolaan organisasi yang tidak maksimal, pelayanan kemanusiaaan yang tidak berjalan maksimal, pemberdayaan relawan yang tidak berjalan hingga terakhir pemutusan hubungan kerja Staf Markas PMI oleh Ketua PMI Prov. NTT yang tidak melalui prosedur, baik Undang - undang ketenagakerjaan maupun ketentuan Hukum PMI, maka kami dari Forum Relawan Selamatkan PMI (FoRSMI) NTT yang tergabung dari beberapa Perwakilan PMI Kab/Kota se-NTT meminta waktu untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Prov. NTT agar kami dapat menyampaikan persoalan-persoalan di atas dan beberapa persoalan lainnya secara langsung.
Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) memiliki keanggotaan yang luas sampai ketingkat desa dan merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di Negara Republik Indonesia dimana memiliki peran vital sesuai mandatnya, yakni mendukung pemerintah dalam membantu masyarakat khususnya darah dan bencana, namun peran vital PMI tidak dapat berjalan maksimal di Provinsi NTT dikarenakan kepemimpinan yang tidak dapat menjalankan roda organisasi dengan baik serta terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, berangkat dari hal itu maka tuntutan perubahan menjadi hal mutlak adanya dalam tubuh organisasi PMI" demikian isi Surat FoRSMI kepada DPRD yang ditandatangani oleh Florent Goncalves Araujo sebagai ketua dan Melianus Lasi, SE sebagai Sekretaris.
di akhir keterangan Pers-nya Florent memberitahukan bahwa pada Desember 2021 merupakan akhir dari Kepemimpinan Ketua PMI NTT Guido Fulbertus dan akan dilaksanakan pemilihan Ketua PMI NTT periode 2021 - 2026, ia berharap ada figur-figur baru yang peduli kepada kemanusian dan bisa membenahi PMI NTT dapat mencalonkan diri menjadi Ketua Organisasi PMI NTT dan FoRSMI NTT akan terus mengawal reformasi di tubuh PMI NTT. (AL)
