LABUHA,- Pencairan dana desa ( DD) Pulau Gala, Kecamatan kepulauan Joronga (Halsel) yang saat ini di permasalahkan oleh masyarakat desa setempat, bergantung pada proses Audit oleh pihak inspektur inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara
Menurut kapala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (DPMD) Halmahera Selatan yakni Bustami. S, saat awak media menemui di ruang kerja, dirinya mengatakan proses pencairan dana desa ( DD) Pulau Gala terus terjadi bila belum ada hasil audit inspektorat.
Untuk pencairan dana desa (DD) Pulau Gala tergantung dari hasil audit pihak inspektorat, jika hasil audit dari inspektorat sudah ada dan jika ada temuan, maka pencairan DD tersebut akan di tahan." Kata Bustamin pada hari Senin 3/8/2021, sekira pukul 14:19 Wit.
Lanjut beliau, kami tidak berhak menahan pencairan dana desa, karena prosedur pencairan dana desa dari tahun 2020 sudah ada perubahan, jadi dari kas negara masuk langsung ke rekening desa dan pencairan langsung melalui BANK." Katanya. Terpisah,
Di sampaikan sejumlah Aktifis mahasiswa dan masyarakat desa Pulau Gala melalui salah satu Aktifis Yusnan Muhdin menegaskan pihak pemerintah daerah agar tidak mengeluarkan rekomendasi atau surat untuk tidak melakukan pencairan dana desa tersebut.
"Saya ingatkan pihak DPMD agar tidak merealisasikan pencairan dana desa Pulau Gala tahap ll dan tahap lll tahun 2021 ini. Sebelum kapala desa Pulau Gala dan bendahara menyelesaikan dana desa Ratusan juta rupiah, yang telah diduga korupsi itu." Kata Yusnan.
Selanjutnya, Jika DPMD atau pihak pemerintah daerah (Halsel) sengaja meralisasikan pencairan dana desa, maka kami masyarakat desa Pulau Gala menilai pihak pemerintah daerah menambah masalah yang nantinya akan terjadi kembali seperti yang sudah terjadi sebelumnya di desa setempat.
"Kami pun meminta agar pihak Inspektorat (Halsel) segera melakukan audit dan menyampaikan hasil audit kepada masyarakat secara terang-terangan, tidak perlu ada lagi yang menutupi semua itu, dan kami tetap menunggu kedatangan pihak inspektorat turun audit." tandasnya.
(Kandi/Redaksi)
