LABUHA, - Laporan Hasil Audit BPK RI melalui BPK Perwakilan Maluku Utara telah menemukan Kekurangan volume item barang pada pengadaan alat laboratorium RS
Obi dan RS Bisui E-Catalogue pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara Pada Tahun 20216 lalu itu. Di duga ada merugikan Negara senilai Rp 767.305.687,27.- (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
Pekerjaan pengadaan alat laboratorium RS Obi dan RS Bisui E-Catalogue
dilaksanakan pekerjaan oleh PT. MKP ( PT Manunggaling Karsa Persada) sesuai dengan kontrak Nomor
42/937/SPP/DAK/DINKES-HS/XI/2016 tanggal 15 November 2016 senilai
Rp 2.364.600.000,00.- ( Dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
Pengadaan tersebut Dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari
kalender dimulai 15 November 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 dan
Pekerjaan telah dinyatakan selesai dan barang telah diterima dalam kondisi
baik dan sesuai surat pesanan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor 95/027/BAPB/Dinkes-HS/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang
ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Barang serta Direktur PT MKP itu.
Serah terima barang dari penyedia barang kepada Bendahara Barang Dinas
Kesehatan dengan diketahui Kepala Dinas Kesehatan dilakukan melalui Berita
Acara Penerimaan Barang Nomor 96/038/BEND.BRG/2016 pada tanggal
yang sama.
"Pekerjaan telah dibayar 100% melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor 8802/SP2D-LS/1.2.1.1/DAK/1/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016
berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 263/SPM- LS/1.2.1.1/DAK/1/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dari Kepala Dinas
Kesehatan selaku PA dan memerintahkan BUD untuk memindahbukukan
dana sebesar Rp 2.117.391.819,00 (setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 22
sebesar Rp 247.208.181,00) kepada PT MKP dengan nomor rekening
1117.01.000163-30-5 pada Bank BRI Cabang Klender." Sumber Terpercaya hasil audit LKPD Halmahera Selatan.
Berdasarkan hasil pengecekan fisik yang dilaksanakan bersama pihak
Inspektorat, PPK dan PPHP pada tanggal 21 Februari 2017 di Instalasi
Farmasi Kabupaten (IFK) Halmahera Selatan. Sesuai Nomor : 15.C/LHP/XIX.TER/5/2017
Tanggal : 22 Mei 2017
Diketahui terdapat kekurangan
volume hasil pekerjaan. Atas permasalahan tersebut, PT MKP mengirimkan
beberapa barang pada tanggal 28 April 2017 dan pada tanggal yang sama, BPK kembali melakukan cek fisik bersama pihak Inspektorat, PPK, PPHP
serta Kuasa PT MKP dan diketahui masih terdapat kekurangan volume
pekerjaan.
Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut, Dinas Kesehatan melalui PPK
telah menginformasikan permasalahan tersebut kepada PT MKP dan pihak
rekanan telah menindaklanjuti dengan melakukan pengiriman kekurangan
barang.
"Namun berdasarkan laporan hasil verifikasi dari Inspektorat
Kabupaten Halmahera Selatan, tidak seluruh barang dapat dilengkapi oleh
pihak rekanan sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai
Rp 767.305.687,27 ( Tujuh ratus juta lebih). Pungkasnya. Terpisah,
"Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dan Eks Pejabat Pembuat Tehnis Komitmen (PPTK)nya ditemui Media NewskpkTV pada hari ini Kamis 01 Juli 2021 pagi tadi. Dirinya mengatakan bahwa terkait dengan hal tersebut pihak inspektur inspektorat Halsel pada saat itu sudah melakukan pemanggiln." katanya.
Hingga berita ini diterbitkan oleh Media Newskpk pada hari ini Kamis 01 Juli 2021, Kadinkes Halsel belum dapat dikonfirmasi nya.
( Jek)
