TALIABU,- Dari hasil investigasi yang dihimpun oleh team paslon Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi (MS-SM) di lapangan, terdapat beberapa indikasi politik uang (Money Politic) ditambah dengan politik gaya baru (New Style Money Politics) yang sengaja dimainkan.
Hal itu disampaikan langsung oleh calon Bupati Pulau Taliabu, Muhaimin Syarif, S.E, lewat konferensi pers (Press Converence), pada Kamis (10/12) siang tadi, bahwa termasuk adanya dugaan soal indikasi suplai Dana Desa (DD) pada paslon Petahana.
"Dengan satu hari setelah pencairan Dana Desa (DD) itu, dan semua kejadian itu di fasilitasi oleh Pemerintah Desa ini baru indikasi, karena ini kami pun menerima laporannya dan kami berjalan untuk advokasi di seluruh Desa-desa," ungkap Muhaimin Syarif, pada sejumlah wartawan dikediamannya, Kamis (10/12/2020).
Soal dugaan indikasi kasus yang lain, dijelaskan terkait politik uang gaya baru (New Style Money Politics), termasuk memfasilitasi hewan untuk pemulusan dukungan.
"Yang berikut kami menamakan new money politics atau politik uang gaya baru, jadi ada dua di Taliabu selain dari pembagian uang secara masif yang salah satu karteker Kepala Desa Penu dan masih banyak lagi aparat-aparat yang belum tertangkap, dan berikutnya di fasilitasi pemotongan hewan-hewan sapi untuk muslim rata-rata diseluruh Desa dua ekor dan Baby untuk nasrani di 71 Desa se-Taliabu," jelasnya berdasarkan data lapangan.
Selain itu, pihaknya juga tela menemukan indikasi penggelembungan suara dibeberapa Desa Pulau Taliabu.
"Dan kemudian disampaikan itu kami pun menyesalkan lagi-lagi di Taliabu ini menjadi sejarah panjang penggelembungan suara itu selalu berulang, penggelembungan itu dilakukannya dengan pemfasilitasian Suket (Surat Keterangan) oleh Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).
Jadi kami telah mendapatkan hampir puluhan ribu Suket yang di cetak menjelang hari H. Dan dalam verifikasi kami yang kami sesalkan ternyata penduduk Daerah lain yang kemudian baru berdasarkan NIK belum terkonfirmrmasi pindah penduduk di Taliabu Suketnya sudah diterbitkan yang jumlahnya signifikan," terang Muhaimin Syarif.
Sembari menambahkan bahwa, anehnya pola penerbitan Suket tersebut secara perwakilan.
"Ke Pemerintah Desa dan kemudian dibawakan ke Desa masing-masing," tambahnya. (tim)
