Sanana - Terkait Speed Boat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu (Pul-tab) yang digunakan Aliong Mus untuk mengantar Adiknya Fifian Adeningsih Mus mendaftar sebagai Paslon di Pilkada 2020 sepertinya pihak Bawaslu Kepulauan Sula (Kepsul) dan Bawaslu Pultab saling lempar Tanggungjawab.
Hal ini didasari dari informasi yang berhasil dihimpun dari Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila dan salah satu Komisioner Bawaslu Pulau Taliabu Mochtar Tidore beberapa waktu yang lalu.
Menurut Mochtar Tidore salah satu Komisioner Bawaslu Pulau Taliabu (Pultab) kepada media ini (10/09).
”FAM bukan kandidat di Kab. Pultab sehingga tidak masuk radar pengawasan Kami”, ujar Mochtar Tidore.
Mochtar juga mengatakan bahwa terkait Fasilitas Negara yang digunakan, pihaknya baru bisa memproses sebagai pelanggaran jika sudah masuk tahapan Kampanye.
Sebelumnya terkait Speed Boat yang digunakan AM untuk mengantar FAM dari Bobong ke Sanana menjadi polemik, speed boat tersebut diduga milik Pemkab Pulau Taliabu (Pultab) yang penggunaannya tidak memenuhi prinsip keadilan, mengingat digunakan untuk kepentingan Kandidasi/pencalonan dan jauh dari kepentingan Kedaerahan dan Tugas Negara dari seorang Pejabat Negara.
Hal ini kemudian dipertanyakan Jubair Umasugi, Pria yang akrab disapa Aryo ini adalah Ketua GMNI DPC. Kabupaten Kepulauan Sula.
Dirinya mempertanyakan kepada semua pemangku kebijakan dan penyelenggara Pilkada di Maluku Utara.
Aryo mempertanyakan apa yang dilakukan AM dan FAM itu diatur oleh regulasi ?
Terpisah Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila mengatakan,
”Kalo yang itu nanti dikembalikan kepada teman-teman Bawaslu di Taliabu untuk menjelaskan, karena itu kan Bupati Taliabu yang Fasilitasi, dan milik Pemkab Pulau Taliabu, kemudian disana ada Pilkada, jadi biarlah teman-teman Bawaslu Taliabu yang melakukan penelusuran”, tulis Iwan ketika di Konfirmasi melalui pesan WhatsAap. sumber ini dirilis oleh imalut, (tim)
