TALIABU - Fron Peduli Desa (FPD) Kabupaten Pulau Taliabu hari ini Senin,06/07 melakukan aksi unjuk rasa, menolak RUU-HIP dan persoalan penundaan pansus pemeriksaan Dana Desa ( DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di DPRD Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.
Dalam unjuk rasa masa aksi menyamapaikan gelombang protes masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa yang muncul di berbagai Desa di pulau Taliabu,
Berbagai macam protes masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa mulai dari transparansi anggaran DD dan ADD kemudian penyalahgunaan wewenang seperti pemalsuan tanda tangan.
Persoalan ini telah terjadi di beberapa Desa seperti ;
- Desa Waikadai sula
- Desa loseng
- Desa kabuno
- Desa tabona
- Desa pancadu
- Desa bapenu
- Desa galebo
- Desa wayo
- Desa Pancuran
- Desa ngele
- Desa onemai
- Desa lede
- Desa todoli
Selain dari itu delematik persoalan lain seperti penyaluran Bantuan lansung tunai yang tidak tepat sasaran menjadi satu catatan penting untuk di lakukan investigasi terhadap persoalan ini.
Mereka juga menyampaikan bahwa kepala Desa di kabupaten pulau Taliabu bagaikan raja-raja Kecil yang bertindak semaunya dengan semboyan (yang penting Bapak diatas Senang).
"Koordinator aksi 'Arki Malaka' saat di hubungi awak media 06/07 menyampaikan aksi kami hari ini menutut Kepada DPRD Pulau Taliabu Secepatnya agar segra membentuk Pansus dan Mendesak DPRD Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan rekomendasi penolakan RUU-HIP.
Arky menambahkan hari ini kami Meminta kepada Ketua DPRD Pulau Taliabu (Meilan Mus) mengawal dan memastikan Pembentukan pansus Dana Desa pekan depan." Ucapnya
Lanjut arky selanjutnya kami mendesak kepada ketua fraksi Golkar untuk segra mengeluarkan rekomendasi pengusulan pembentukan pansus." harap dia
(Jk)
