Tidore - Asas transparansi seharusnya menjadi prinsip paling utama dalam menjalankan Pemerintahan Desa (Pemdes), Desa Maide, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan.
Namun rupanya tidak dengan pemerintah desa Maidi. Pengolaan anggran pendapatan belanja desa (APBDes) terkesan tertutup, mulai dari anggaran Covid-19 sampai pada anggaran operasional BUMDes.
Ini menjadi alasan mengapa Forum Peduli Kelangsungan Maidi (FOLILA Maidi) melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor desa Maidi. Sinen (18/05/2020)
Koordinator lapangan; Julfikar Hasan menegaskan "Gerakan yang di bangun oleh FOLILA MAIDI adalah gerakan murni yang berangkat dari kebijakan pemdes yang tidak memihak pada rakyat dan begitu tertutup, baik lambatnya BLT yang sampai kini tidak ada kejelasan, maupun BUMDes yang seharusnya menjadi lokomotif penggerak ekonomi masyarakat Desa sampai hari ini tidak ada langkah progres," tuturnya.
Maka kami datang ke pada pemdes untuk meminta klarifikasi terutama soal Bantuan Lansun Tunai (BLT) yang seharusnya patut dan tunduk pada regulasi Permendes PDT Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Instruksi Mentri desa Nomor 1 tahun 2020.
Kades Maidi tanda tangani Surat peryataan di hadapan masyarakat Desa Maidi, terkait penyaluran BLT dan transparansi pengelolaan APBDes.
Setelah melaksanakan hering terbuka dengan Forum Peduli Kelangsungan Maidi (FOLILA MAIDI) di balai desa maidi dan di saksikan masyarakat desa Maidi, Kades Maidi menandatangani surat peryataan,
1. Menyalurkan BLT sebelum tanggal 24 (Sesuai Instruksi Mentri Desa PDT No 1 Tahun 2020) dengan menunggu pencairan Anggaran.
2. Mambatu mesyarakat membuat KTP dan KK.
3. Memberikan kejelasan terkait pengelolaan BUMDes
4. Memberikan transparansi anggaran yang bersumber dari DD dg ADD.
5. Mengeluarkan maklumat Kepala Desa terkait larangan pemeriksaan penumpang kapal laut di pelabuhan laut Maidi.
6. Memberikan Format RPJMdes Desa Maidi tahun 2020. (Keterangan kades menunggu koordinasi dengan walikota Tikep)
7. Memberikan data penerima BLT kepada FOLILA Maidi untuk di kawal.
Surat peryataan ini di saksikan langsung oleh masyarakat desa Maidi dan di tanda tangani Di atas meterai 6.000 dan Kades mengaku siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku apabila tidak memenuhi.
Korlap Julfikar Hasan menegaskan "Kami akan tetap mengawal kebijakan Pemdes Maidi, jadi Pemdes Maidi jangan main-main dengan pengelolaan anggaran," Bebernya saat menyampaikan orosinya. Tutup..***(Km/Is)
