Salah satu temuan kami dilapangan yang diduga adanya korupsi dana desa Rawa medang adalah, salah satunya yaitu dimana besarnya biaya pembangunan posyandu desa sebesar rp 481juta lebih.Menurut kami biaya ini tidak sebanding dengan volume bangunan tersebut yang hanya berukuran 16meter 9meter X16 meter + 8 meter X 4 meter, ditambah mobuler seadanya, Dengan anggaran mencapai rp 481juta lebih.
Dalam Pengerjaan pembangunan posyandu desa ini diduga sarat korupsi, sebab pembiayaan dan perbelanjaan material bangunan tersebut dapat diperhitungkan.
Salah satu contoh, Bangunan ini ditaksir hanya menggunakan kurang lebih 10.000,biji batu bata, bahkan jika ditambahkan menjadi dua dikali lipat menjadi 20 000,biji batu bata semua dapat dihitung dengan harga pasaran sekarang, ucap pak ega, salah satu anggota LSM setempat,
"Misalnya biaya untuk batu bata seluruh nya 20.000 biji X Rp 700= rp.14juta,demikian juga biaya Besi diperkirakan hanya menghabiskan dana rp 12juta, sedangkan untuk biaya semen diperkirakan rp 30juta,dan lain lain. Pencapaian kinerja pembangunan posyandu ini dikabarkan sudah 100%.ujarnya.
" Terkait pembangunan posyandu desa tersebut pihak pemerintah desa ketika dikompirmasi newskpk pihak desa melalui pak eko, mengatakan " silahkan bapak tanya langsung kepada ketua TPK nya yang bernama pak edy'.ucapnya.
Kuat dugaan adanya korupsi dalam pembangunan posyandu desa rawa medang ini, hal ini dapat kita bandingkan dengan pekerjaan pembangunan yang sama persis yaitu, pembangunan gedung pertemuan didesa lubuk bernai, kecamatan Batang asam. dengan ukuran yang sama yaitu 9m X 16m, dengan biaya rp 150 juta, termasuk mobuler seadanya, TA 2019 sudah termasuk biaya pembersihan lahan.
Terkait hal ini Kepala desa devinitif saat ini, yang biasa disafa, pak sai'pii Mengatakan " dana desa TA 2019 lalu Sekitar 80% nya dikerjakan oleh Pjs kepala desa, Rosdansyah, termasuk Proyek pembangunan posyandu tersebut,saya dulu hanya mengerjakan sekitar 20% saja, untuk pengerasan jalan, karena mau pilkades pada waktu itu. Ujarnya.
Terkait hal ini , kemudian sekitar awal bulan januari tahun ini kepala inspektorat kabupaten tanjab barat, pak asep, berjanji akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan tersebut, namun sampai saat ini tidak terlibat adanya tanda tanda penanganan dugaan korupsi tersebut.
Ketika ditanya kembali, pak asep selaku kepala dinas inspektorat,menganggap ini hanyalah sebuah masukan, dengan menjawab " hal ini akan kita jadikan atensi kedepanya,terima kasih atas masukan nya. Ucapnya. /ngl
