"Anggaran belanja perjalanan dinas senilai Rp 3,37 miliar dilingkup Pemkab Pulau Taliabu tahun anggaran 2017 diduga tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak Pemkab setempat. Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Maluku Utara tahun 2018 sebagaimana dalam catatan atas Laporan Keuangan No. 5.1.2.1.2, Pemkab Pulau Taliabu menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 sebesar Rp194,915 miliar.
Realisasi belanja tersebut, diantaranya tercatat anggaran senilai Rp1.044 miliar merupakan kelebihan biaya perjalanan dinas pada enam OPD dan anggaran belanja perjalanan dinas senilai Rp 3,37 miliar yang belum dipertanggungjawabkan dengan bukti yang memadai oleh pihak Pemkab Pulau Taliabu"Sorot Mufarik Ibrahim, Kabid Sapma PP Pulau Taliabu.
Dirinya menjelaskan bahwa, hasil pemeriksaan dan temuan keuangan yang diduga bermasalah tersebut membuat BPK mengeluarkan Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LHP Pemkab Taliabu pada 2018 lalu. Selain itu, berdasarkan catatan No. 5.3.1.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemkab Pulau Taliabu yang diketahui menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 senilai Rp 6,021 miliar, dari saldo tersebut, diantaranya terdapat realisasi melebihi pagu anggaran pada Dinas Kesehatan senilai Rp 75 juta, serta mengakibatkan ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran pada empat OPD yang belum dipertanggung jawabkan senilai Rp 400,618 juta.
"Untuk itu, kami menantang inspektur inspektorat agar menyelesaikan rekomendasi temuan BPK atas pengelolaan keuangan daerah Pemkab Pulau Taliabu yang terhitung sejak tahun 2017 lalu, hal ini mestinya menjadi perhartian penuh inspektur inspektorat Pulau Taliabu sebab, kami menilai bahwa, pergantian inspektur yang hampir terjadi setiap tahun namun, belum ada satupun yang bisa menyelesaikan rekomendasi tersebut"ungkap Mufarik.
Kata dia, data rekomendasi temuan BPK Pemkab Pulau Taliabu sejak tahun 2017 yang kami sampaikan, ini merupakan lembaran pertama sebab, masih ada lembaran-lembaran berikut yang akan kami sampaikan jika tidak di indahkan. "Pemuda Pancasila secara institusi akan terus mengawal proses pembangunan dan saya tegaskan bahwa, Mpc PP Pulau Taliabu bukannya lawam Pemka Pulau Taliabu akan tetapi sebagai mitra Pemda Pulau Taliabu"tegasnya, (jak).
