Jum'at (10/1/2020) dari Pagi hingga siang.
Pasalnya terlihat antrian mobil Para pelansir Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium mengular hingga sepanjang 1 Km hal ini sanagat meresahkan warga terutama bagi pengendara yang akan bepergian " Ujar Amran yang sudah antri sejak lama.
Saat ini antrian panjang membuat sejumlah warga Rohul resah, padahal sudah ada larangan pembelian premium dengan menggunakan jerigen, namun ternyata tidak membuat oknum pelangsir BBM kehabisan akal membeli bbm di SPBU tersebut.
Modus yang digunakan para pelangsir BBM mulai beralih menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda dua dan roda empat. Bahkan, sebagian besar kendaraan yang digunakan untuk membeli BBM jenis Premium tersebut diduga Tangkinya sudah dimodifikasi, agar dapat membeli premium dengan jumlah besar namun harga tetap standar." ujar Amran menambahkan.
Masih ditempat yang sama Taufiq (54 Th) Warga Rambah Samo juga mengungkapkan Aksi pelansir BBM jenis premium ini menyebabkan masyarakat umum tak mendapat kesempatan membeli BBM jenis Premium. Pasalnya, sebelum pasokan premium tersedia di SPBU, antrian kendaraan yang diduga pelansir ini sudah menjalar hingga keluar SPBU.
Masyarakat umum yang ingin membeli Premium terpaksa “gigit jari” dan terpaksa beralih membeli bahan bakar Pertalite atau Pertamax yang harganya lebih mahal dibandingkan premium.
“Gimana kita bisa beli premium, antrianya saja sudah panjang kali. Pinginnya sih mau isi premium karena harganya terjangkau. Tapi karena antrianya panjang kali ya terpaksa isi Pertalite” Ujarnya
Menanggapi Keluhan warga tersebut, Kapolres Rohul AKBP Dasmin ginting SIK Saat di konfirmasi sejumlah Wartawan menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal pendistribusian ketersediaan BBM sesuai MOU antara Kapolri, Mendagri dan Pertamina.
Mantan Kapolres Inhu itu menegaskan, jika melangar aturan kendaraan modifikasi yang digunakan untuk melakukan pelangsiran BBM ini akan dilakukan tindakan tegas, sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau memang itu ada kita akan lakukan penindakan” tegas Kapolres Rohul
Dasmin menegaskan, dari awal pihaknya siap mengawal penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah hukum Rokan Hulu, namun dalam pengawasan BBM ini, Polri juga akan melihat situasi jarak tempuh antar daerah di Rohul yang kebanyakan masih belum ada fasilitas SPBU.
"Kita tidak selalu berpatokan dengan hukum tentu setahu saya ada aturan dari pertamina yang memperbolehkan karena faktor jarak daerah yang jauh dari SPBU. kita kan disini sebagian besar masayarakat pedesaan dan bisa dibayangkan kalau saya datang ke SPBU mengisi 5 liter saya balik ke kampong saya minyaknya sudah habis” Ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM meminta Kapolri, Mendagri dan Pertamina untuk ikut menjamin layanan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat. pengawasan bersama ini difokuskan untuk jenis BBM tertentu (JBT) seperti jenis minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) jenis premium di seluruh wilayah indonesia sehingga pendistribusiannya tepat sasaran.
***(Alfian Tob)
