Lanjut dia, Anggota Komisi II DPRD Taliabu berharap agar supaya bupati pulau Taliabu yakni Aliong Mus Segra dipercepat copot Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu karena tidak mampu bekerja mengelola Keuangan daerah di kabupaten pulau Taliabu contohnya Alokasi dana desa ( ADD ) di tahun 2019 dibayarkan sejumlah 40% yaitu Sekitar Rp.300 juta tetapi yang diterimah oleh kepala desa hanya Rp 80 juta .
" hal ini dipertanyakan oleh anggota komisi II DPRD Pulau Taliabu terkait dengan sisa dari anggaran itu di kemanakan karena gaji honorer Aparat desa pun sampai sekarang belum terbayarkan selama enam bulan jelasnya .
anggota komisi II pun tetap menduga bahwa Irwan Mansur diduga kuat pemotongan Anggaran Alokasi dana desa ( ADD) dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di wilayah setempat. tegas ," Amrin Yusril Angkasa.
Reporter : Jak
