Masa aksi LMND menuntut pembubaran BPJS yang selama ini hanya membuat defisit. Serta penolakan dan pencabutan Perpres nomor 75 tahun 2019 yang secara spesifik ialah kenaikan iuran BPJS kesehatan. Tidak hanya itu, sebelum pembubaran yang diharapkan, BPJS juga harus dievaluasi dan diaudit keuangannya, Selasa (10/12/2019)
Junaidi Peuleu, selaku kordinator Aksi menuturkan bahwa LMND Secara Nasional menganlisakan bahwa dewisit BPJS pada tahun, ketahun, dan pada tahun 2014 Rp 3,3 Teriliyun, Tahun 2015 Rp 5,7 Teriliyun, Tahun 2016 Rp 9,7 Teriliyun, Tahun 2017 Rp 9,7 Teriliyun dan bahkan LMND memperidiksi pada tahun 2019 Sistem BPJS Kembali mengalami defisit Rp 32 Teriliyun.
Untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional khususnya jaminan kesehatan, LMND Sanana. juga mengusung solusi program yang bernama Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta atau JAMKESRATA karena dinilai bahwa BPJS telah gagal.
Junaidi Peuleu korlap aksi, menjelaskan bahwa problem yang dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan dan kebodohan.
“Ketimpangan ekonomi memperparah keterpurukan bangsa ini. Rakyat mengalami kesusahan dan negara menyulitkan rakyatnya untuk mengakses fasilitas publik. Misalnya kesehatan dan pendidikan” tuturnya.
Senada dengan itu, Arfa Sibela selaku Humas aksi menambahkan “fasilitas dan layanan kesehatan dan pendidikan merupakan hak warga negara. Sedangkan pemerintah wajib menjamin itu”.
Ia juga menjelaskan bahwa perlu bangun industrialisasi nasional sebagai langkah kemandirian ekonomi bangsa.
“adanya pembangunan industri nasional untuk menopang sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggyng perekonomian bangsa adalah keharusan untuk mensejatrakan rakyat secara umumnya," tegasnya.
Hal ini di tambahkan oleh ketua Kota LMND Sanana, bahwa berbagai macam proble persoalan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), seperti kasus korupsi pembangunan jalan manaf wainib, jalan wailoba waitina goy, irigasi trans modapuhi," pungkas.
Berikut pernyataan sikap "Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi" LMND Kota Sanana, Bubarkan BPJS dan Cabut Perper No 75 Tahun 2019 sebagai berikut:
1. Bubarkan PBJS;
2. Pemda Kepsul Harus Memberikan
Pelayanan Kesehatan Buat Masyarakat
3. Pemda Kepsul Tempat Jualan Ikan
Yang Layak Di Pasar Basanohi Sanana.
4. Polres Kepsul Segra Tuntaskan Kasus
OTT di Kepsul.
"Laksanakan Layanan Kesehatan yang berperikemanusiaan, berkeadilan, bermanfaat, murah, tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujudkan Kesejahteraan Sosial dan Menangkan Pancasila. Ganti Haluan Ekonomi, Bubarkan BPJS. ***(Isrudin)
