Pada tahun 2019 kemarin khususnya kami masyarakat Provinsi Maluku Utara (Malut), petani penghasilan kopra 231000 ton pertahun tetapi harga kopra semakin menurun Rp. 2.500 dua ribu lima ratus rupia, per kilo gram (Kg) dan kami khusunya indonesa timur rata - rata petani kopra. Kata Alien Mus.
Alien Mus menuturkan kepada wartawan www..newskpk.com. melalui via WatsApp dini hari pukul : 06/30, bahwa masyarakat kami dari maluku utara (Malut) rata - rata penghasilan Kopra, Cengke, Pala, malah hasilnya semakin menurun harganya. Maka olehnya itu saya minta kepada pak menteri agar dapat perhatikan petani kami di Provinsi Maluku Utara (Malut), tuturnya.
Dan hal ini saya sampaikan kepada Pak Menteri bahwa pala, cengke dan coklat, menjadi salah satu faktor yang di cari oleh pasar dunia," saya perna ketemu dengan salah satu pengusah coklat dari Afrika dan pengusaha tersebut menuturkan kepada saya bahwa coklat dari indonesa 11% cukup lumayan besar pak menteri agar hal ini di tingkatkan lagi. tendesnya.
Lanjut bahwa indonesa timur penghasilan beras terbesar di beberapa Kabupaten Kota, dan kalu boleh jangan di impor lagi beras pak menteri. katanya.
"Alien Mus, menamba bahwa Provinsi Maluku Utara (Malut), juga penghasilan jagung dan pisang terbesar pada tahun 2018 sebelum kerusuhan di halmahera utara. Memproduksi pisang terbesar sampai di ekspor ke jepang, mungkin hal ini bisa di tingkatkan lagi oleh pak menteri, karena lahannya masi kosong.
Dalam kesimpulan rapat bersama Menteri dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesa (DPR-RI), Komisi Empat (IV) di antaranya sebagai berikut : Satu Komisi IV DPR RI menerima penjelasan kementerian pertanian mengenai program jaka pendek dan rancangan program proritas kementerian pertanian, Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kementerian pertanian dalam pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan memperhatikan aspek lingkungannya, dan permintaan pasar, pengembangan teknologi dan SDM, yang bertujuan meningkatkan kesejatraan petani. Kedua Komisi IV DPR RI memintah agar pemerintah, Kementerian Pertanian melakukan evalwasi dan validasi data pertanian untuk kemudian di lakukan singkoronisasi dengan data yang di keluarka oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar kementerian memeliki data tunggal yang suda di pastikan menjadi dasar menentukan kebijakan program pembangunan pertanian. Tuturnya Alien Mus.
Bukan hanya itu yang menjadi dasar namun Anggota DPR RI dari Komisi Empat (IV) Meminta kepada kementerian pertanian untuk melakukan evalwasi dan singkoronisasi yang lebih baik, mengenai pelaksanan program bantuan, baik parapanen maupum pascapanen dari pemerintah pusat sampai keperintah daerah, selanjutnya Komisi Empat (IV) DPR RI Mendesak Kementerian Pertanian segra menyelesaikan penyaluran bantuan Pemerinta Tahun 2019, Sesuai dengan data calon petani/Calon Lokasi/CPCL/ yang suda di ajukan sebelumnya, tutup ***(Is)
