Pakar hukum pidana sekaligus Direktur Lembaga anti korupsi (Formasi Riau) Dosen Dr. Muhammad Nurul Huda, SH, MH saat dijumpai wartawan di Pekanbaru mengatakan,” Formasi Riau menilai putusan KIP propinsi Riau, SBNC vs Pemkab Pelalawan hari ini melukai hati orang – orang yang menginginkan keterbukaan informasi publik serta program anti korupsi tentang penggunaan uang APBD,” kata Dosen UIR tersebut.
Selain itu dia menambahkan,” Kami menilai ini suatu bentuk kemunduran. Seharusnya komisioner KIP yang memeriksa melihat substansi yang diminta warga negara, bukan melihat bentuk formalnya saja,” ungkap Muhammad Nurul Huda,SH, MH.
Dari sengketa tersebut lembaga Formasi Riau juga memandang menuju pemerintahan yang bersih dari KKN bagaikan jalan terjal.
” Kami berpikir dengan ditolaknya permohonan SBNC oleh KIP RIAU melawan Pemkab Pelalawan, merupakan jalan terjal menuju pemerintahan yang bersih dari KKN,” tutup pakar hukum pidana Dosen Dr.Nurul Muhammad Huda.SH.MH.red
