Banyak Monopoli Proyek Milik Badan Usaha Resahkan Kontraktor Lokal

Banyak Monopoli Proyek Milik Badan Usaha Resahkan Kontraktor Lokal

Kamis, 12 September 2019, 07.49
TALIABU – DiPeringatkan bagi Pejabat Kabupaten Pulau Taliabu dan Pokja Unit Layanan Pemilihan ( ULP) Pultab ,Terutama Bupati Pultab, terkait dengan terjadinya ,Praktik monopoli proyek oleh perusahaan milik Badan Usahanya cukup meresahkan kontraktor lokal. Jika praktik ini tumbuh subur, pihak yang keberatan bisa memprosesnya secara pidana.

Menurut ahli hukum pengadaan barang jasa  kata Prof, praktik monopoli memang tidak diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa. Termasuk larangannya. Namun peluang pidana menurutnya ada.

‘’Dalam UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha, telah diatur secara khusus tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha,’’ katanya kamis, 12 /9/2019.

Terhadap pelanggaran undang-undang tersebut dapat diproses sesuai pidana pokok  sesuai Pasal 48.  Di mana, sesuai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25 miliar dan setinggi-tingginya Rp100 miliar atau pidana kurungan pengganti denda 6  bulan.

Dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5   miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar atau pengganti denda  5   bulan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1 miliar  dan maksimal  Rp5 miliar, atau pidana kurungan pengganti  tiga bulan.

Sedangkan bagian ketiga pidana tambahan,  sesuai  ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Lanjutnya prof, bahwa prinsip dalam pengadaan proyek adalah adil, transparan serta  perlakuan yang sama.

 Dengan demikian, katanya, monopoli dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip  pengadaan barang dan jasa. ‘’Sebab setiap perusahaan,  baik swasta maupun pelat merah,  diperlakukan sama dalam pengadaan barang dan jasa,’’ tandasnya.

Bagaimana dengan peluang peraturan gubernur (Pergub) atau Perbup untuk melindungi kontraktor lokal?

 setuju sebagai jalan keluar akomodir kontraktor lokal dan mengantisipasi monopoli perusahaan kakapnya.

Demi menghindari terjadi monopoli oleh Perusahaan kecil maupun Perusahaan menengah, seharusnya memang ada upaya mencari jalan keluar. Baik melalui Pergub,Perbup  atau kesepakatan antarpelaku usaha lokal dan yang difasilitasi oleh Pemda.

‘’Misalnya, bagi  Perusahaan Kecil Maupun Menengah yang memperoleh proyek di daerah sepatutnya melakukan kerjasama pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh pengusaha lokal.
Hal ini berarti kehadiran  di daerah tidak mematikan pengusaha lokal,’’ pungkasnya

Hingga berita ini di publis masih dalam upaya mengkonformasi Bupati Pulau Taliabu Bapak Aliong Mus," tutupnya.red

TerPopuler