Beberapa pekan lalu Advokat dan Aktivis sosial kontrol telah mengirim surat klarifikasi terkait temuan BPK perwakilan sumut yang dinyatakan dari LHP internal terdapat kerugian negara bekisar empat milyar lebih dari dua SKPD/OPD didinas deliserdang
Dalam rincian LHP internal BPK menyatakan bahwa pada OPD Dinas dikbud ditemukan ratusan juta rupiah kerugian negara atas pembayaran gaji dan tunjangan guru yang di ragukan kewajarannya dan juga sebagian diterima oleh guru yang sudah meninggal (fiktif)
Dan pada LHP yang sama OPD Dinas Pupr deliserdang, BPK perwakilan sumut juga temukan kerugian negara besaran Rp.3,7 milyar rupiah karena kelebihan bayar dan juga kekurangan volume pengerjaan proyek pengadaan kontruksi pada pembangunan dari beberapa rekanan yang sumbernya dari APBD kabupaten deliserdang tahun 2017
Mengutip keterangan dari Advokat dan Aktivis sosial kontrol SY dan HR mengatakan bahwa dinas terkait sudah menerima dan menindak lanjuti surat klarifikasi dari mereka, namun mereka tidak paham atas penyampaian dari kedua SKPD/OPD dinas penerima surat itu karena stafnya meminta menunggu agar mereka ditemui atau ketemu dengan atasanya,
"kita tidak paham apa maksud staf OPD dinas Dikbud dan Pupr itu minta kita temui atasanya" ujar SY dan HR
"yang di Dikbud stafnya bilang, bapak ketemu dulu dengan bapak itu (atasan staf_red)" ungkap SY dan HR sembari menirukan staf dinas dikbud
Kembali SY dan HR ditanyai newskpk soal bagaimana tanggapan OPD dinas Pupr deliserdang terkait suratnya,
menyatakan hal serupa, hanya saja di dinas Pupr SY dan HR di tanggapi oleh kepala bagagian (kabag_red) keuangan Pupr,
Saat newskpk ingin menanyakan lebih rinci tanggapan kedua SKPD/OPD kedinasan tersebut HR mengakhiri dengan keterangan singkat serta mengkerutkan kening dan sedikit tersenyum,
"tanyai aja sana yang bersangkutan agar tau maksudnya apa, balas surat kok mesti temui atasan dan bla bla bla" tutup HR sembari kembali keruang kerjanya bersama SY
(hs)
