Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa pencado tersebut yang bertempat tinggal di desa pencado kec.(Tal-Sel ) kabupaten pulau taliabu
Hed Rete, Menjelaskan bahwa sejak di kerjakan pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel ( PLTD ) ini, penyelesaian Hak Ganti Rugi atau pembebasan lahan Tersebut kami Mintah Segra dibayarkan Total Nilai Rp.700.000.000 (Tuju ratus juta rupiah ) tetapi nilai dari pembebasan lahan tersebut ,masih belum trealisasi sampai saat ini ucapnya.
Hal ini disampaikan langsung oleh pemilik lahan proyek pembangunan gedung PLTD desa pancado, Ronal A Rette kepada Newskpk.com,
jumat (12/4/2019), menurutnya proses penandatanganan surat hibah, dirinya tidak mengetahui maksud dari surat itu “Saya pikir setelah menandatangani surat itu, akan dilakukan pembayaran.
Namun sampai sekarang kami belum menerima uang dari lahan itu. Seandainya saya tahu maksud dari surat hibah itu, tentunya
penandatanganan tidak akan terjadi,” kesalnya.
Menurutnya, lahan itu seluas 100 x 100 meter persegi, dan diatas lahan itu terdapat 85 pohon kelapa dan 20 pohon jati mas yang sudah digusur rata oleh perusahan proyek pekerjaan PLTD dikerjan tanpa Papan Nama Proyek ,Maka tidak bisa diketahui Nilai anggaranya.
Ronal A.Rette dan Kepala desa pencado Hed Rette bermohon kepada newskpk.com dan Ketua LSM Indonesia Fight Corruption Intan Sari Geny ,meminta Responsif dari PT.PLN persero Areal Ternate Wilayah Maluku dan Maluku utara dan Pemerintah Kabuoaten Pulau taliabu dan DPRD Kabupaten Pulau taliabu setempat agar segera melakukan upaya atau langkah-langkah yang di anggap bisa menyelesaikan Pembebasan Lahan PLTD tersebut, ucap ketua LSM dengan tegas.(Rajak)
