Kota Bekasi - Anggota DPRD Kota Bekasi asal fraksi Golkar Persatuan,
Faisal soroti sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam tata
kelola program pemerintahan dalam proses pembangunan di Kota Bekasi.
Hal itu disikapi Faisal, saat melihat proses pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP di Kota Bekasi yang terkesan lambat dalam
realisasi.
Faisal menceritakan, saat dirinya masih duduk di Komisi IV,
setiap tahun Dinas Pendidikan selalu mengajukan pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB). Namun demikian, Disdik mengatakan pengajuan USB tidak berhenti di
Disdik, karena harus juga melibat OPD lain yakni, BPKAD untuk pengadaan lahan dan
DPPKP untuk pembangunannya.
Saat dirinya telusuri, terlihat masing-masing OPD
seolah-olah saling lempar tanggung jawab. Ia pun mempertanyakan kerjasama antar
OPD terkait tata kelola Pemerintahan dalam mendukung program pembangunan di
Kota Bekasi.
“Secara tata kelola pemerintahan, ini seperti tidak ada rasa
kebersamaan untuk menyelesaikan segala persoalan. Jadi pointnya bagaimana tata
kelola yang melibatkan antar OPD bisa lebih konsentrasi, biar bagaimana pun
pendidikan itu bagian dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi,” kata Faisal,
Selasa (31/5/2022).
Berdasar data tahun lalu, lanjutnya lulusan SD hampir
mencapai 25.000 lulusan, sedangkan daya serap di SMP Negeri hanya sekitar 50
persen, apakah sisanya harus ke swasta?.
“Artinya bukan kita gak punya duit untuk bangun sekolah baru, kita punya. Tetapi tiga OPD yaitu Disdik, BPKAD dan DPPKP jangan main oper-operan,” ujarnya. (ADV)
