KABGOR, - Penghujung tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat koordinasi akhir tahun. Sepanjang Rabu (30/12/2020) Bupati Gorontalo Prof DR Ir Nelson Pomalingo menggelar rapat Daring bersama seluruh OPD hingga para kepala desa.
Bupati Gorontalo menjelaskan ada lima hal utama yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama kaitannya dengan perayaan tahun baru. Dimana seluruh kegiatan pergantian tahun ditiadakan secara menyeluruh.
“Yang ada hanya zikir dan doa. Zikir itu kita laksanakan Magrib sampai Isyah, dan itu hanya dilaksanakan di ibukota kabupaten, di masjid jami kecamatan, dan juga masjid besar di tingkat desa. Kita juga melaksanakan doa di gereja, tapi paling lambat sampai jam 8,” jelas Nelson Pomalingo.
Dalam perayaan tahun baru ini, Pemkab bakal memberikan perhatian khusus untuk pemberantasan Miras serta terkait peredaran petasan.
“Seperti yang kita sepakati bersama Forkopimda untuk besok, ditiadakan semua kegiatan khususnya malam hari, dan termasuk Menara. Jadi tidak ada yang datang, dan itu sampai tanggal 3 Januari depan, hingga tanggal 3 semua destinasi wisata kita tutup. Kita ingin masyarakat kita mumpung libur berada di rumah, bersihkan rumah, berkumpul dengan keluarga,” lanjut Dia.
Poin kedua yang juga dibahas terkait masalah pencegahan penularan Covid-19. Yang mana Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo termasuk zona merah. Karena itulah, Pemkab tegas Nelson akan melakukan pencegahan secara menyeluruh.
Akan dimulai dengan penegasan protokol kesehatan di perkantoran, ASN, tempa, kerumunan, pasar, hingga meniadakan pesta pernikahan di malam hari.
Termasuk dalam rapat yang turut dihadiri Sekda Hadijah U Tayeb, yakni membahas pelaksanaan Pilkades. Ada 89 desa yang akan melaksanakan Pilkades. Sejauh ini, untuk menghadapi Pilkades ini,
Pemkab telah merampungkan Perda Pilkades 2021, dan juga melakukan perbaikan pengelolaan Pilkades. Bahkan untuk pertama kali di Indonesia, Kabgor bakal menggelar Pilkades dengan panitia yang berasal dari tim independen, dengan melahirkan Komisi Pemilihan Kepala Desa (KPK), seperti halnya KPU.
“Ini akan kita buat jadi contoh, dan kirim ke Mendagri agar supaya, pelaksanaannya bisa lebih baik ke depan,” lanjut bupati.
Keempat, soal kebijakan Pemkab dana ADD bulan Desember tidak dibayarkan. Namun Pemkab tetap memastikan hak aparat desa akan didapatkan pada 2021 mendatang. Pemkab jelas Nelson telah melakukan revisi dalam APBD 2021, dan pembayaran ADD akan dilakukan sebanyak 13 bulan. Anggarannya sudah disiapkan, dan aparat desa akan tetap mendapatkan haknya di tahun depan.
“Kita tidak bisa bayar tahun ini, karena keterbatasan dana kita, kita cek DAU kita saja di potong, kedua PAD kita target Rp189miliar, yang masuk hanya Rp90miliar berpengaruh pada sirkulasi keuangan kita,” jelas Dia.
Serta dalam rapat koordinasi itu juga membahas soal tenaga kontrak yang dirumahkan. Bupati menegaskan kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh, bahkan menyentuh tenaga dokter specialis, perawat, dokter hewan ,hingga pegawai krusial lainnya. Hal ini dilakukan untuk melakukan penataan secara maksimal. Pasalnya di tahun 2021 nanti, Pemkab bakal mendapat ketambahan PNS sebanyak 200 orang, 90 orang PPPK, dan juga sudah mengajukan PPPK sebanyak 2000 orang.
“Kita akan analisis kebutuhan daerah. Jadi ini dalam rangka penataan, efisien dan peningkatan kinerja. Nanti februari kita akan kembali memanggil yang sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya lagi.
Terakhir juga dibahas soal perkembangan Politik daerah.
“Saya sampaikan Pilkada sudah selesai maka sudah saat kita bersatu membangun daerah, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan,” pungkas Nelson.
(ms)
