Aceh Timur - Guna menyukseskan pelaksanaan sensus penduduk (SP) 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten aceh timur,provinsi aceh, mengharapkan dukungan semua pihak. Masyarakat diminta untuk ber partisipasi dalam SP.2020 secara online Februari-Maret 2020.dan secara manual akan di laksanakan bulan juli 2020.
Tahapan pelaksanaan SP.2020, Februari-Maret sensus penduduk online atau secara mandiri melalui website www.sensus.bps.go.id. Tahap berikut, sensus penduduk, yaitu pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan, dan pencacahan lengkap yang dilaksanakan pada bulan juli 2020.
''Nah, guna menyukseskan pelaksanaan SP2020 di Kabupaten aceh timur, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak. masyarakat juga diminta untuk ber partisipasi aktif dalam SP2020 Online pada Februari-Maret mendatang,'' kata Kasi sosial BPS Aceh timur Harisnoprianto S.ST. dalam sosialisasi hasil kegiatan BPS kecamatan serbajadi.
Dalam pelaksanaan sensus penduduk wawancara pada 24 pebruari 2020, kata Harisnoprianto S.ST., petugas sensus akan mendatangi masyarakat, Karena itu, masyarakat diminta agar memberikan jawaban secara benar dan akurat. Ini penting untuk menentukan masa depan Indonesia.
Peran aparatur sipil negara (ASN) pun sangat diharapkan dalam memberikan dukungan sosialisasi pelaksanaan kegiatan sensus penduduk online. Selain itu, membantu publikasi dan penyebarluasan informasi publik tentang kegiatan SP2020 dan sensus penduduk online kepada masyarakat.
Kontribusi tokoh masyarakat pun sangat diharapkan terutama untuk mengajak seluruh warga dalam sensus online, membantu petugas sensus dalam pemeriksaan daftar penduduk, dan saat verifikasi lapangan. ''Mari kita sukseskan SP2020 menuju satu data kependudukan Indonesia maju,'' ujarnya.
Rapat kordinasi ini di adakan di aula kantor camat kecamatan serbajadi turut di hadiri kasi sosial dari dinas statistik kabupaten aceh timur, musfika kecamatan serbajadi dan seluruh kepala desa dalam wilayah kecamatan serbajadi.
Harisnoprianto menjelaskan pengertian satu data Indonesia, yaitu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan.
''Selain dapat dipertanggung jawabkan, satu data Indonesia mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, meta data, intero perabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk,'' pungkas Harisnoprianto S.ST,."" ( said )
